Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Serapan Anggaran 2019 Rendah, Pemkab Lampura Salahkan DBH

Serapan Anggaran 2019 Rendah, Pemkab Lampura Salahkan DBH

430
BERBAGI
Plt. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo membacakan pidato pengantar Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran tahun 2019 di Gedung DPRD Lampung Utara, Rabu (15/7/2020).
Plt. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo membacakan pidato pengantar Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran tahun 2019 di Gedung DPRD Lampung Utara, Rabu (15/7/2020).

Feaby Handana | Teraslampung.com

Kotabumi–Pemkab Lampung Utara berdalih penyerapan APBD 2020 yang rendah disbebkan kesalahan telatnya pengucuran dana bagi hasil. Rendahnya serapan anggaran 2019 tersebut terungkap pada sidang paripurna DPRD dengan agenda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019, belum lama ini.

Penyerapan anggaran tahun 2019 Pemkab Lampung Utara tergolong rendah karena  hanya sekitar 30 persen dari seluruh anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah.

“Terkait re‎ndahnya serapan anggaran, dapat kami jelaskan bahwa serapan anggaran kurang maksimal dikarenakan pendapatan bagi hasil yang tidak tepat waktu penyalurannya,” kata Pelaksana Tugas Bupati Lampung Utara, Budi Utomo menjawab pandangan umum Fraksi Partai Nasdem dalam sidang paripurna dengan agenda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019 belum lama ini.

Mulurnya penyaluran dana bagi hasil ini berimbas pada keterlambatan pelaksanaan program di masing – masing instansi.

Di sisi lain, pendapatan yang bersumber dari ‎Dana Alokasi Umum telah mereka maksimalkan untuk membayar kewajiban pemerintah Lampung Utara terhadap Alokasi Dana Desa (ADD).

“Sementara pendapatan lainnya dari DAU sudah di‎alokasikan untuk pembayaran ADD,” kata pasangan Agung Ilmu Mangkunegara dalam Pilkada 2018 lalu itu.

Sebelumnya, ‎rendahnya serapan anggaran menjadi salah satu sorotan utama Fraksi Partai Nasdem di DPRD Lampung Utara. Melalui juru bicaranya, Dewi Murni memaparkan bahwa penyerapan anggaran hanya menyentuh angka 30%. Bahkan, tahun 2020, serapannya baru15 persen.

Serapan anggaran yang sangat rendah ini menjadi isyarat nyata bahwa instansi – instansi tersebut ternyata tidak membutuhkan anggaran yang besar tiap tahunnya. Dengan begitu, hendaknya anggaran itu disusun berdasarkan kebutuhan dan bukan sebatas asumsi seperti yang selama ini dilakukan.

” Maka untuk tahun depan, anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan bukan berdasarkan asumsi atau proyeksi saja,” kata dia.

Sidang ‎paripurna dengan agenda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditujukan untuk meminta penjelasan kepada kepala daerah terkait pelaksanaan APBD di tahun sebelumnya. Sidang tersebut juga dapat menjadi ajang seluruh fraksi untuk menyampaikan unek – uneknya kepada pihak eksekutif.

Loading...