Serapan Jampersal Lampung Utara pada 2021 Hampir 100 Persen

  • Bagikan

Feaby Handana | Teraslampung.com

Kotabumi–Tak seperti tahun sebelumnya, serapan anggaran Jaminan ‎Persalinan Lampung Utara tahun 2021 terbilang sangat tinggi. Dari total anggaran Rp2,6 miliar, anggaran yang terserap hampir  mencapai seratus persen.

“Tahun 2021 lalu, serapan anggaran Jampersal hampir 100 persen,” kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Lampung Utara, Titin Eka Sugiartini, Selasa (4/1/2022).

Ia mengakui bahwa serapan anggaran Jampersal tahun 2021 lalu terbilang tinggi jika dibandingkan dengan serapan pada tahun 2020 silam. Peningkatan serapan anggaran itu diperkirakannya karena sejumlah terobosan yang mereka buat. Terobosan – terobosan itu di antaranya menjalin kerja sama rumah sakit baik di dalam maupun di luar Lampung Utara.

Untuk Lampung Utara, mereka menjalin kerja sama RSU H.M.Ryacudu, RS Handayani, RS Insan Medika, Candimas Medical Center. Kemudian, untuk RS di luar daerah, mereka bekerja sama dengan RS Haji Karmino di Baradatu, Way Kanan, dan RS Abdul Moeloek d Bandarlampung.

“Selain itu, ada juga sosialisasi yang kami lakukan terkait program Jampersal,” jelasnya.

Kendati mengatakan serapan anggaran Jampersal meningkat drastis, namun Titin mengaku tidak mengetahui persis RS mana yang paling menyerap anggaran Jampersal tersebut berikut ‎peruntukkan mana saja yang paling tinggi menyerap anggaran itu. Jampersal sendiri kegunaannya di antaranya untuk perujukan persalinan dan neonatal (bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari), sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran atau RTK. Selain itu, Jampersal juga digunakan untuk biaya persalinan bagi ibu hamil miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan apapun.

“Untuk itu, saya belum tahu persis karena harus melihat data, sedangkan saat ini saya sedang berada di luar kantor,” kata dia.

Titin juga menjelaskan, Jampersal tahun 2021 silam merupakan Jampersal terakhir yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat. Tahun ini, dana itu tak lagi digelontorkan. Tahun 2022, Pemerintah Pusat hanya menggelontorkan anggaran sebesar Rp253-an juta.

“Dana itu hanya untuk transportasi dan RTK saja. Tidak ada lagi dana untuk Jampersal seperti tahun sebelumnya,” paparnya.

Adapun dasar hukum penggunaan anggaran Jampersal yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus itu ialah petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat. Selain itu, ada regulasi daerah berupa surat keputusan bupati terkait Jampersal.

“Di daerah hanya berupa SK bupati karena tiap tahun SK DAK itu berubah,” kata dia.

  • Bagikan