Serpihan Catatan Pendidikan buat Capres 2014-2019 (1)

  • Bagikan

Oleh Slamet Samsoerizal *)

Kritik bertubi-tubi masyarakat yang dialamatkan kepada pendidikan, mengindikasikan bahwa ia bersinggungan dengan hajat hidup orang banyak. Segala isu yang terjadi di masyarakat selalu dikaitkan dengan pendidikan. Keboborokan seperti perilaku korupsi yang dilakukan oknum pejabat dianggap sebagai  hasil dari kegagalan pendidikan. Sekolah dituding memiliki andil besar dalam membentuk perilaku ketidakjujuran. 
Ketika marak pemberitaan tentang korupsi semakin bertubi-tubi – padahal soal korupsi kita tahu  sudah setua negeri ini berdiri- digagaslah pendidikan berbasis kejujuran.   Wujudnya, antara lain didirikan kantin-kantin kejujuran di setiap sekolah. Para siswa dicobabiasakan berperilaku jujur ketika bertransaksi, mulai dari membeli jajanan hingga mengambil kembalian secara swalayan.    
Seolah memikul beban sarat, pendidikan mesti bermuara pada hasil yang selalu positif. Itu tidak sebatas pada pribadi tetapi berkonsekuensi bagi bangsa dan negara. Tidak mengherankan, jika pemikiran yang acap muncul adalah buat apa sekolah? Kualitas produk lulusan anak-anak kita juga belum memuaskan, kalau tidak mau dikatakan rendah.  Lho? Lalu dari manakah kita mesti berbenah?
Seorang teman pernah berceloteh: “Jangankan anak-anak kita jadi tambah hebat dari segi akademis. Secara gebyah uyah (generalisasi), mereka disuruh mandiri, menjadi karyawan  yang rajin dan jujur saja susah, dan ini yang paling menjengkelkan disuruh buang sampah pada tempatnya saja belum mampu!” Secara mendunia, kualitas sumber daya manusia kita berada di bawah Vietnam atau nomor 104 dari bawah  dari 106 negara yang  disurvei. 
Sistem pendidikan (baca persekolahan) kita yang kenes selalu menimbulkan potensi pro-kontra di masyarakat. Citra kinerja ganti menteri ganti kurikulum, adalah kelaziman yang melekat kuat di benak masyarakat. Pelaksanaan UN (Ujian Nasional) yang belum juga meyakinkan selalu menyisakan opini kurang sedap. Belum tuntas dua masalah itu,  kita disuguhi lagi kecentilan mendirikan SBI (Sekolah Bertaraf Internasional), dan melontarkan konsep pendidikan berkarakter.  
Sementara kesenjangan kaya miskin pun terasa kasat mata di masyarakat.  Kita menyaksikan pendidikan di pedesaan serba kekurangan dibandingkan dengan kawasan perkotaan. Di perkotaan sarana prasarana pendidikan melimpah ruah dan di pedesaan keserbakekurangan  demikian terasakan. Kita bisa melihat bagaimana gedung-gedung tak terawat berserakan di berbagai pedesaan. Juga keberadaan guru. Tumpukan guru yang berkualitas ada di perkotaan.
Apa yang sebenarnya terjadi?
Suka Punyam
           
Entah memang telah menjadi bagian dari budaya kita, kebiasaaan untuk tidak meneruskan dan menuntaskan rasanya telah berlangsung lama. Satu gagasan besar dan baik, karena alasan tertentu kemudian ditiadakan. Wajar, apabila di benak masyarakat   terpatri istilah ganti menteri ganti kebijakan. Ganti rezim berubah pula tatanan yang telah dirintis dengan susah payah dan sebenarnya berupaya menyiapkan kehidupan masa depan.
           
Merunut sejarah, Presiden RI Seoekarno pada awal kebangkitan telah berupaya mengirimkan sejumlah mahasiswa ke luar negeri. Kebijakan yang diambil ini berdampak Indonesia dikenal luar negeri. Hal ini ditunjang pula kepiawaian para mahasiswa yang studi di sana. Tidak mengherankan,  jika gengsi kita sebagai bangsa yang baru merdeka semakin diperhitungkan.
           
Tindak lanjut dari kebijakan tersebut, digagaslah proyek-proyek yang dikenal dengan istilah proyek strategis-fundamental. Kita pernah mencatat Proyek Pembangunan Waduk Asahan, reaktor nuklir, dan pabrik baja. Sayangnya, sebelum gagasan itu terwujud Soekarno keburu diingkirkan.
           
Ingar bingar isu persatuan dan kesatuan bangsa digagas pula Pendidikan Civic atau Kewarganegaraan dan kelak berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila. Dari SD hingga perguruan tinggi, semua siswa dibekali dengan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Adakah yang keliru dari kebijakan ini? Selama rezim Orde Baru berkuasa, tampak adem ayem kehidupan berbangsa dan bernegara.
           
Oleh karena lebih mengental suasana politisnya, maka dunia persekolahan tak begitu disorot. Pergantian kebijakan pemerintah melalui menteri pendidikan pun seolah diterima mentah-mentah. Pada masa Orde Baru, kita tidak pernah menyaksikan demo besar-besaran hanya untuk menentang kebijakan yang seolah hanya milik negara- tanpa melibatkan masyarakat. Jika dibandingkan dengan keadaan sekarang, keadaan berbalik. Sekecil apa pun kebijakan yang akan diterapkan sudah menuai kritik tajam.
Ratusan Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli pendidikan pun bermunculan. Keberadaan mereka selalu kritis terhadap derap langkah Departemen Pendidikan Nasional. Tidak mengherankan jika “perang” pemikiran dalam  membenahi pendidikan nasional terus bergulir. 
           
Di lain pihak, gagasan besar yang merupakan pondasi bagi perkembangan pendidikan kita sayangnya tidak dilanjutkan dengan kebijakan yang bervisi ke depan. Ibarat sinyal telepon seluler, terasa benar putus nyambung (punyam)-nya.  Seakan melanjutkan kebijakan program yang digariskan pendahulunya, namun kenyataannya sering membuat kebijakan baru. Tambal sulam inilah yang dirasakan bangsa ini dalam penerimaan perlakuan pendidikan .
*) Peneliti pada Pusat Kaji Darindo
             

  • Bagikan