Seskab: Perpanjangan Kontrak Freeport Baru Akan Dibahas pada 2019

Bagikan/Suka/Tweet:
Seskab Pramono Anung (Ist)

JAKARTA, Teraslampung.com —  Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memastikan hingga kini  belum ada persetujuan atas perpanjangan Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia. Menurut Pramono, Pemerintah akan duduk bersama membahas masalah kontrak karya Freeport itu pada tahun 2019, atau sesuai ketentuan Undang-Undang yaitu dua tahun sebelum berakhirnya masa kontrak karya Freeport pada tahun 2021 mendatang.

“Jadi spekulasi macam-macam itu tidak benar,  bahwa ada surat yang telah disampaikan oleh Menteri ESDM itu sebenarnya hanya memberi, semacam memberi tahu bahwa OK kita akan sepakat duduk bersama di tahun 2019,” kata Pramono Anung kepada wartawan, ramono kepada wartawan seusai mengikuti acara penyerahan DIPA 2016, di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/12) siang. (14/12).

Menurut Pramono, peraturan perundang-undanganya memang mengatur bahw negosiasi itu akan dilakukan pada dua tahun sebelum kontrak habis. Karena kontrak akan habis pada 2021 maka, pembahasan kontrak baru akan dilakukan pada 2019.

“Pemerintah sama sekali ingin duduk denganFfreeport dalam 4 poin yang menjadi standing position dari pemerintah. Kalau itu bisa dilakukan maka perundingan akan dilakukan,” tegas Pramono.

Keempat syarat dimaksud adalah:  Pertama, Freeport harus mampu memberikan keuntungan bagi Papua dan Papua Barat, selain itu perusahaan tersebut juga harus memberikan kontribusi pembangunan industri pertambangan di Indonesia.

Kedua, Freeport harus meningkatkan kandungan lokal, baik berupa barang maupun jasa. Ketiga, Freeport harus melibatkan unit lokal dan membangun sumber daya manusia. Termasuk kemungkinan mendorong pertumbuhan pasar modal. Dan Keempat, iklim investasi di Indonesia harus dijaga, tidak hanya untuk calon investor, tetapi investor yang sudah ada di Indonesia.

Terkait dengan rencana DPR-RI membuat angkat tentang keberadaan PT Freeport Indonesia, Seskab Pramono Anung menegaskan, bahwa urusan angket, urusan Pansus (Panitia Khusus) dan urusan MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) itu sebenernya urusan parlemen.

Ia menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dalam konteks Freeport tidak ada beban sama sekali. “Beliau tentunya tentunya akan dengan senang hati akan ada pernyataan terhadap itu, tetapi yang jelas bahwa Presiden tidak punya beban sama sekali dalam persoalan Freeport sehingga dengan demikian kalau harus melakukan pembahasan, perpanjangan dan sebagainya yang diutamakan oleh Presiden adalah untuk kepentingan bangsa,” pungkas Pramono.

TL/Rl