Feaby|Teraslampung.com
Kotabumi–Lantaran harus menyesuaikan dengan perubahan sejumlah aturan baru, Pemkab Lampung Utara mengajukan perubahan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 pada DPRD Lampung Utara.
“(RPJMD sudah lama disahkan) tapi dalam perjalanannya, ada perubahan peraturan sehingga menyebabkan RPJMD berikut turunannya harus ada perubahan dan selaras dengan program nasional,” kata Bupati Budi Utomo dalam sidang paripurna penyampaian RPJMD di gedung legislatif, Senin (7/6/2021).
Sejumlah aturan yang menyebabkan RPJMD harus dirubah di antaranya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Kemudian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
RPJMD ini sendiri berisikan visi dan misi kepemimpinannya dalam lima tahun ke depan. Visi itu bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang aman, agamis, maju, dan sejahtera.
Adapun langkah untuk mendukung visi itu, pihaknya telah menetapkan lima misi. Kelima misi itu adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur handal yang berwawasan lingkungan, kestabilan da kondusifitas daerah, tata pemerintahan yang prima, serta menjadikan Lampung Utara sebagai sentra ekonomi kreatif.
”Harapannya, Perubahan RPJMD ini dapat segera disepakati untuk ditingkatkan ke tahapan sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi warga,” paparnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Lampung Utara, Romli menyebutkan, sidang paripurna kali ini dihadiri oleh 29 anggota DPRD. Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda berikutnya, yakni pemandangan umum fraksi – fraksi atas rancangan awal RPJMD itu.
“Sidang paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi akan dilakukan pada Selasa besok,” tuturnya.
ADVETORIAL
