Beranda News Kabar Desa SGDs Desa Jadi Program Prioritas Kementerian Desa PDTT

SGDs Desa Jadi Program Prioritas Kementerian Desa PDTT

112
BERBAGI
Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar. Foto: Kemendes PDTT

TERASLAMPUNG.COM, JAKARTA — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yaitu SDGs Desa. Pijakan hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Menurut Menteri Abdul Halim Iskandar, agar desa menjadi maju dan tidak ada yang tertinggal, maka narasi pembangunan desa memakai  diksi-diksi yang disederhanakan.

“Misalnya desa tanpa kelaparan, desa tanpa kemiskinan, desa peduli perempuan, desa peduli pendidikan yang dilakukan oleh desa bersama seluruh jajaran pemerintahan agar terjadi percepatan pembangunan di desa,” katanya, di Jakarta, Selasa (10/11/2020).

Mendes PDTT mengungkapkan Kemendes PDTT sedang merancang ulang pembangunan desa yang tidak hanya bertumpu pada aspek kewilayahan tapi juga aspek kewargaan.

Mulai tahun 2021, arah pembangunan desa dibuat secara utuh, lengkap, holistik, dan dinarasikan sesederhana mungkin agar siapapun yang memahami dan menjalankan arah pembangunan desa bisa mencerna dengan baik agar bisa lebih merancang arah pembagunan desa seperti yang dicita-citakan.

Salah segmen desa dalam SDGs Desa adalah Desa Peduli Pendidikan. Segmen ini memberi tekanan kepada Desa agar semua anak di wilayah itu harus bisa peroleh pendidikan.

Ketika akses untuk peroleh pendidikan tidak memungkin karena pengaruh kondisi alam, olehnya dibutuhkan kreatiftas desa menolah anggaran agar semua anak usia sekolah bisa peroleh pendidikan.

“Desa harus berkreasi dengan bekerja sama dengan Pemerintah dan Dinas Pendidikan agar dibuatkan Pake A, Paket B hingga Paket C agar peroleh akses pendidikan,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Harapannya ke depan, Kemendes PDTT berharap pembangunan desa bertumpu pada dua segmen yaitu Kewilayahan dan Kewargaan yang tertangani dengan seimbang.

“Desa tidak hanya terfokus pada kewilayahan seperti soal infrastruktur desa atau jalan desa tapi tidak pikirkan segmen kewargaan,” tandasnya.