Beranda Views Opini Siapkah Kalimantan Timur Menjadi Ibukota Baru?

Siapkah Kalimantan Timur Menjadi Ibukota Baru?

4296
BERBAGI

Oleh : Zulfikar Halim Lumintang, SST
Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara

Pada 26 Agustus 2019 yang lalu Presiden Joko Widodo telah resmi mengumumkan kepada publik  bahwa Ibukota Negara Republik Indonesia akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Ibukota baru RI tepatnya akan beraada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemindahan Ibukota Negara tersebut terbilang mendadak. Pasalnya sebelum ini, rakyat masih baru selesai melaksanakan Pemilu 2019, dan menyaksikan hasil gugatan Pemilihan Presiden di Mahkamah Konstitusi. Sebelum era Presiden Joko Widodo, pemindahan Ibukota Negara sempat akan dilaksanakan pada era Presiden Soeharto hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun belum sempat terlaksana.

Pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur tentu sudah melalui berbagai kajian dan pertimbangan, persis seperti apa yang diucapkan Presiden Joko Widodo. Namun, dari sisi internal sendiri, siapkah Provinsi Kalimantan Timur menjadi Ibukota Negara?

Penduduk

Penduduk merupakan aspek penting terbentuknya suatu wilayah administrasi. Berdasarkan data Proyeksi Penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2019 mencapai 3.648.835 jiwa yang tersebar pada 10 kabupaten/kota. Dengan luas wilayah 127.346,92 km persegi. Kepadatan penduduk di Kalimantan Timur mencapai 29 penduduk tiap km persegi. Bisa kita bayangkan begitu sepinya di Kalimantan Timur, khususnya di kabupaten yang sebagian besarnya masih berupa hutan lindung.

Bandingkan dengan penduduk DKI Jakarta yang mencapai 10.467.630. Dengan luas wilayah 662,33 km persegi, kepadatan penduduk di DKI Jakarta mencapai 15.804 penduduk per km persegi. Tentu sangat jauh perbandingannya hampir mencapai 1:545 penduduk. Nantinya setelah resmi menjadi Ibukota Negara Indonesia yang baru, mau tidak mau, suka tidak suka, Kalimantan Timur akan menjadi daya tarik masyarakat untuk bermigrasi ke sana.

Lahan mungkin ada, tetapi lahan tersebut sebagian besar merupakan hutan lindung yang menjadi Indonesia dan dunia. Akankah mengorbankan hutan untuk membangun sebuah pemukiman? Ditambah lagi, Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki 7,40% penduduk miskin dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki 7,41% penduduk miskin pada tahun 2018 harus siap bersaing dengan warga pendatang yang kemungkinan besar memiliki bekal ekonomi yang lebih tinggi.

Tentu masyarakat asli setempat tidak ingin “terusir” dari tanah sendiri oleh warga pendatang. Oleh karena itu kesiapan penduduk Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara harus dimulai dari sekarang juga. Tidak mungkin masyarakat miskin disana hanya mengandalkan Bantuan Sosial saja. Harus ada stimulus dari pemerintah berupa pemberdayaan dan penjaringan masyarakat ke dalam lapangan kerja yang lebih baik dan yang bisa menjamin kehidupan mereka agar lebih baik.

Sektor Primer

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya raya. Jadi, tidak salah apabila Presiden Joko Widodo menunjuk Kalimantan Timur sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang baru. Namun, yang perlu mendapat perhatian adalah dari manakah kekayaan Provinsi Kalimantan Timur ini diperoleh? BPS mencatat, ternyata sumber kekayaan utama Provinsi Kalimantan Timur didapat dari sektor pertambangan dan penggalian. Sektor tersebut berkontribusi 46,35% terhadap total PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018.

Sebut saja tambang batubara milik Indika Energy yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Perusahaan tambang tersebut tentu was-was dengan berpindahnya Ibukota Negara Republik Indonesia ke sekitar wilayah tambang mereka. Pasalnya, pemerintah menerapkan konsep green and smart city dalam pembangunan ibukota di sana. Padahal, secara keseluruhan, Kalimantan Timur memiliki luas lahan tambang sekitar 5,2 juta hektare, atau 24% dari luas daratan Kalimantan Timur. Hingga akhir 2017, Kalimantan Timur telah menerbitkan sebanyak 1.143 izin usaha pertambangan (IUP) atau hampir 40% dari total izin yang diterbitkan secara nasional sebesar 2.870 IUP.

Dari total penerbitan IUP Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara paling sering menerbitkan IUP hingga mencapai 625 IUP. Berdasarkan data dari dinas pertambangan, total produksi batu bara di Kutai Kartanegara pada 2017 mencapai 86,98 juta ton hanya dari 100 perusahaan tambang batu bara. Aktivitas pertambangan juga ramai di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada 2018, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat dana bagi hasil sumber daya alam mencapai Rp 496,8 miliar, lebih tinggi dari target Rp 485,63 miliar.

Harapan

Kita semua ingin perdamaian, kedua kepentingan yang sama-sama ingin membawa Indonesia lebih baik harus bisa berjalan beriringan. Kalimantan Timur sudah dipercaya pemerintah untuk menjadi Ibukota Negara yang baru. Mau tidak mau, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur memiliki amanah baru untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Pusat. Termasuk menyediakan lahan untuk pembangunan gedung-gedung perkantoran. Namun, menutup tambang tentu bukan sebuah pilihan yang akan diambil ketika ingin memindahkan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur. Karena selain akan kehilangan sektor penyumbang PDRB terbesar, Kalimantan Timur juga akan mendapat efek domino lainnya, yaitu meningkatnya angka pengangguran.

Oleh karena itu, pemerintah harus memikirkan kebijakan macam apa yang tepat untuk dilaksanakan di Kalimantan Timur. Mungkin menggeser tempat Ibukota bisa jadi solusi alternatif, guna bisa berjalannya kedua kepentingan tersebut, tambang dan pemerintahan.***

 

Loading...