Siapkan Ekstensifikasi di Desa Dadahup Kalteng, Ditjen PPKTrans Gelar Workshop

  • Bagikan
Ditjen PPKTrans Kemendes PDTT menggelar workshop untuk persiapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Food Estate di Desa Dadahup, Kabupaten Kapuas , Provinsi Kalimantan Tengah, di Yogyakarta,  28 September - 1 Oktober 2021. (Foto: dok Ditjen PPTrans)
Ditjen PPKTrans Kemendes PDTT menggelar workshop untuk persiapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Food Estate di Desa Dadahup, Kabupaten Kapuas , Provinsi Kalimantan Tengah, di Yogyakarta,  28 September - 1 Oktober 2021. (Foto: dok Ditjen PPTrans)

TERASLAMPUNG.COM, Yogyakarta – Direktorat Pembangunam Kawasan Transmigrasi Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) menggelar Workshop dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pembangunan permukiman transmigrasi mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Food Estate di Desa Dadahup, Kabupaten Kapuas , Provinsi Kalimantan Tengah, di Yogyakarta,  28 September hingga 1 Oktober 2021.

Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi selaku penyelenggara kegiatan bekerjasama dengan Tim UGM Yogyakarta memfokuskan pada monitoring dan evaluasi pembangunan kawasan transmigrasi berbasis Information Technology (IT).

Kegiatan yang digelar secara luring (offline) diikuti perwakilan dari masing masing UKE 2 di lingkungan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Inspektur, Bappeda, dan Dinas Nakertrans Kabupaten Kapuas.

Salah seorang pembicara dalam workshop, Isnaini Sadali, menyampaikan tentang monitoring dan evaluasi pembangunan wilayah.

Menurutnya, monitoring terbagi menjadi tiga; yaitu  ex ante evaluation, on going evaluation, dan ex post evaluation.

Berkaitan dengan izin pemanfaatan ruang dan RTR, kata Isnaini,  bisa dikelompokkan menjadi empat kejadian. Yaitu, pertama,  izin yang diberikan tidak sesuai dengan RTRW, pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan RTRW.

Kedua, izin yang diberikan sesuai dengan RTRW, namun pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan.

Ketiga, pemanfaatan ruang yang tidak didasari izin dan tidak sesuai dengan RTRW. Keempat, pemanfaatan ruang sesuai RTRW tetapi tidak dilengkapi izin.

“Keberhasilan pelaksanaan transmigrasi baru yang perlu melihat integrasi ekonomi, sosial dan spasial yang ada dalam pelaksanaan program transmigrasi,” kata Isnaini

Pembicara lain, Ibnu Rosyadi, menjelaskan tentang WebGis untuk monitoring dan evaluasi pembangunan. Rosyadi menjelaskan tentang fungsi dari web server.

Ia mengatakan, web server adalah sebagai alat untuk memproses berbagai berkas yang diminta oleh klien lalu memberikan respon dalam bentuk halaman web.

“Halaman website tersebut terdiri dari teks, gambar, dokumen video dan lainnya,” kata dia.

Rosyadi menambahkan tentang tantangan instansi menyelenggarakan beragam data geospasial untuk tujuan masing-masing menciptakan pulau-pulau informasi, duplikasi alokasi sumber daya, dan sulit untuk menciptakan nilai tambah.

Hal tersebut akan menciptakan ketidak harmonisan dalam pelaksanaan pembangunan. Misal ketidaktepatan posisi sungai yang berada pada posisi permukiman.

Djaka Marwasta, menjelaskan tentang Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.

Menurutnya, tujuan pemantauan adalah meminimalkan penyimpangan (pendayagunaan anggaran, SDM, hasil), melakukan perubahan (program/proyek/kegiatan), memberikan motivasi untuk pencapaian hasil/tujuan dan pembelajaran.

Adapun alat/cara pemantauan antara lain, Pertama, pertemuan dan pelaporan rutin. Kedua, Peninjauan ke lapangan lokasi kegiatan/proyek/program. Ketiga, merujuk dokumen perencanaan

Keempat, memperhatikan apakah situasi yang dirumuskan pada saat perencanaan masih sesuai dengan situasi nyata dalam pelaksanaan.

Menurut Djaka, beberapa tantangan dalam pelaksanaan perencanaan, antara lain:  pertama, perilaku yang penting sekarang sdh terlaksana, kurang berorientasi kepada dampak.

Kedua, semakin banyak melibatkan para pihak yang berkepentingan akan semakin kompleks dalam menjalankan pemantauan,” katanya.

Ketiga, semakin banyak melibatkan para pihak yang berkepentingan maka diperlukan penguasaan metode dan sarana pemantauan yang lebih matang. Keempat, koordinasi antarinstansi.

  • Bagikan