Beranda Hukum Korupsi Sidang Agus BN, Fee Proyek di Dinas PUPR Lamsel Hampir 50 Persen

Sidang Agus BN, Fee Proyek di Dinas PUPR Lamsel Hampir 50 Persen

3647
BERBAGI
Sidang Pengadilan Tinggi Tipikor Tanjungkarang dalam kasus fee proyek Lampung Selatan dengan terdakwa Agus BN dan mantan Kadis PUPR Lamsel Anjar Asmara, Kamis, 14 Februari 2019. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi.
Sidang Pengadilan Tinggi Tipikor Tanjungkarang dalam kasus fee proyek Lampung Selatan dengan terdakwa Agus BN dan mantan Kadis PUPR Lamsel Anjar Asmara, Kamis, 14 Februari 2019. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi.

TERASLAMPUNG.COM — Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang, dengan tersangka Agus Bhakti Nugroho (Agus BN) pada Kamis, 14 Desember 2019, mengungkap hal mengejutkan:  fee proyek yang disetor kontraktor yang mengerjakan proyek di Dinas PU PR Lampug Selatan besarnya mencapai hampir 50 persen.

“Saya rugi besar yang mulia , saat mengerjakan proyek gorong-gorong di Lamsel pada tahun 2016 lalu. Besaran proyek hanya Rp130 juta, sementara fee-nya hampir 50 persen atau Rp60juta yang harus saya berikan ke Syahroni (Kabid Dinas PUPR Lamsel),” kata kontraktor Rudi Topan, saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan fee proyek di Dinas PUPR Lamsel dengan terdakwa Agus BN, di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Kamis (14/2/2019).

Menurut Rudi, karena proyek tersebut merugi, ia sempat menggadaikan sertifikat rumahnya ke bank.

“Saya sampai sempat menggadaikan sertifikat Yang Mulia, karena saat pencairan uang, uang kami dipotong dan harus memberi fee kepada Pak Syahroni sebesar Rp60juta,” jelasnya.

Direktur PT Mitra Karya itu juga menjelaskan, pada tahun 2018 dia mendapat proyek besar dengan pagu anggaran Rp 530 juta untuk mengerjakan hotmix jalan di daerah Natar, Lamsel, namun yang mengerjakan bukan dirinya tetapi rekannya yang bernama Guntur.

“Saya tidak tahu fee proyek yang diberikan lagi kepada Syahroni karena yang mengerjakan proyek Guntur dan bukan saya pak hakim,”ujarnya tegas.

Sementara itu,Pipin, arsitek pribadi Zainudin Hasan, mengaku kenal dengan Agus BN. Pipin mengaku pernah mengerjakan pembangunan rumah dan masjid milik Zainudin hasan saat belum menjabat sebagi Bupati lamsel tahun 2015.

“Saya lupa bulan September atau Oktober 2015. Saat itu saya bertugas mendisain gambar rumah dan masjid dan dibayar sekitar Rp150 juta, dan pembayarannya melalui Agus BN atas perintah Zainudin Hasan,” jelasnya.

Dalam sidang lanjutan kasus dugaan fee proyek Dinas PUPR Lampung Selatan dengan terdakwa Agus Bhakti Nugroho dan Anjar Asmara (mantan Kadis PUPR Lampung Selatan) itu, Jaksa Penuntut umum (JPU) KPK menghadirkan lima saksi dari delapan saksi yang dipanggil.

Mereka yang menjadi saksi hari ini diantaranya Pipin Arsitek Pribadi, M Hadi Sufi dosen yang menjual tanah kepada Zainudin Hasan, Rudi Topan Direktur PT Mitra Karya, Sudarman Salesman PT Nadya, dan Randy Zenata Direktur PT Mitra Bahari.

Mas Alina Arifin

 

Loading...