Beranda Hukum Korupsi Sidang Gratifikasi RAPBD Tanggamus, Bambang Kurniawan Dijerat Pasal Berlapis

Sidang Gratifikasi RAPBD Tanggamus, Bambang Kurniawan Dijerat Pasal Berlapis

62
BERBAGI
Bambang membalas sapaan pengunjung sidang.

Zainal Asikin|teraslampung.com

BANDARLAMPUNG-Sidang perdana Bupati Tanggamus non aktif, Bambang Kurniawan (49) terkait kasus gratifikasi pembahasan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2016 di Pengadilan Tindak Pidana Korupisi Pengadilan Negeri, Senin (13/3/2017).

Dalam persidangan tersebut, tiga jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Trimulyono Hendradi, Tri Anggoro Mukti dan Subari Kurniawan membacakan surat dakwaan terdakwa Bambang Kurniawan.

Jaksa mendakwa Bambang dengan Pasal berlapis, yakni Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya, di dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), terdakwa Bupati Tanggamus non aktif, Bambang Kurniawan memberikan uang senilai Rp 943 juta ke para anggota DPRD Tanggamus. Uang tersebut diberikan, terkait dengan pembahasan dan persetujuan RAPBD TA 2016.

Menurut jaksa, para anggota DPRD Tanggamus, tidak menjalankan fungsi anggaran secara optimal dalam membahas efisiensi anggaran guna menutup defisit anggaran Tahun 2016.

Bebarapa nama wakil rakyat yang disebutkan JPU dalam dakwaan tersebut adalah, Ikhwani, Baheran, Agus Munanda, Herlan Adianto, Tedi Kurniawan, Pahlawan Usman, Muhtar, Ahmad Farid, Budi Sehantri, Zulki Kurniawan, Fahrudin Nugraha, Basuki, Diki Fauzi, Farizal, Irwandi Suralaga, Kurnain, Heri Ermawan, Nursyahbana, Tahzani, dan Imron.

Selanjutnya, Sri Wulandari, Relawati, Sumiyati, Tri Wahyuningsih, Tia Fristi Merdeka dan Hailina.