Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Sidang LKPJ Bupati Lampung Utara 2018 Diprotes, Ini Jawaban Pimpinan Dewan

Sidang LKPJ Bupati Lampung Utara 2018 Diprotes, Ini Jawaban Pimpinan Dewan

530
BERBAGI
‎Penyerahan dokumen LKPj 2018 dari Bupati Agung (kiri) kepada Ketua DPRD Lampung Utara, Rahmat Hartono

‎Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Banyak protes seputar pelaksanaan sidang paripurna DPRD Lampung Utara dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun 2018 membuat unsur pimpinan DPRD bersuara.

Ketua DPRD (Rachmat Hartono) dan Wakil Ketua I (Nurdin Habim) mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya yang terjadidi balik pelaksanaan sidang tersebut kepada peserta sidang.

“LKP‎j 2018 itu sudah termasuk di dalam buku LKPj Akhir Masa Jabatan (AMJ) dan memang belum dibuat terpisah,” kata Rachmat dalam sidang, Selasa (19/3/2019).

Ia mengatakan, pihak eksekutif sedang melakukan pemisahan LKPj AMJ menjadi LKPj terpisah. Proses itu masih belum selesai. Inilah alasannya mengapa dokumen LKPj yang ada bukan dokumen yang sama dengan agenda yang dilaksanakan.

“Pemkab lagi memisahkannya menjadi dua dokumen berbeda,” terangnya.

Sementara, Nurdin Habim menuturkan, ‎sama sekali tidak ada aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan sidang paripurna kali ini. Menurutnya, sidang kali ini telah sesuai dengan aturan yang ada.

“Sesuai aturan yang ada, sidang paripurna ini sudah sesuai aturan,” jelas dia.

Pelaksanaan sidang paripurna DPRD Lampung Utara dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lampung Utara tahun anggaran 2018 terkesan dipaksakan‎.

Sidang paripurna ini dilaksanakan di ruang sidang paripurna DPRD Lampung Utara, Selasa (19/3/2019).‎ Jalannya sidang paripurna ini sempat dihujani protes meski akhirnya dapat terus berlangsung.

Kesan dipaksakan ini pertama kali diketahui saat didapati buku LKPj yang ada di atas meja para anggota DPRD ternyata bukan buku LKPj 2018 melainkan buku LKPj Akhir Masa Jabatan (AMJ) bupati periode 2014-2019.

‎Padahal, LKPj tahun anggaran 2018 jelas sangat berbeda dengan LKPj AMJ bupati. LKPj 2018 merupakan LKPj rutin tahunan, sedangkan LKPj AMJ adalah laporan yang dilakukan jelang akhir masa jabatan seorang kepala daerah.

Belum lagi, ternyata terungkap pelaksanaan sidang paripurna kali ini diduga tidak masuk dalam hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus). Hasil rapat Banmus belum lama ini disinyalir hanya menjadwalkan sidang paripurna LKPJ AMJ. Yang dijadwalkan hari ini hanya sidang paripurna LKPj AMJ 2014-2019.

Sejumlah anggota DPRD yang memprotes itu yakni Wansori (Fraksi Demokrat) dan Dedi Andrianto (Fraksi Nurani Berkeadilan) dan Asnawi (Fraksi PAN)‎. Mereka dengan lantang menyuarakan kejanggalan pelaksanaan sidang paripurna tersebut.‎

Loading...