Beranda News Nasional Sidang Paripurna DPR RI Setujui Usulan Dana Aspirasi Rp 20 Miliar per...

Sidang Paripurna DPR RI Setujui Usulan Dana Aspirasi Rp 20 Miliar per Anggota DPR RI

137
BERBAGI
Sidang paripurna DPR RI (ilustrasi)

JAKARTA, Teraslampung.com — Meski mendapatkan kritik keras dari berbagai elemen masyarakat. usulan dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar untuk setiap anggota DPR disetujui. Persetujuan usulan tersebut dilakukan pada rapat paripurna DPR RI yang dipimpin Fahri Hanzah, Selasa (23/6/2015). Dana yang oleh para pengritik akan menjadi kedok untuk menyuap rakyat untuk itu dikemas dalam judul yang keren: Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).

Fahri Hamzah mengetukkan palu setelah anggota DPR yang menghadiri rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayam, Jakarta, mengalunkan suara koor “setuju”.

Fahri menegaskan, segala bentuk pokok pembahasan detail dapat dibahas di komisi-komisi atau Fraksi terkait, termasuk adanya beberapa pendapat yang menolak usulan dana aspirasi tersebut.

Sementara itu dalam laporannya di hadapan para peserta rapat Paripurna, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sareh Wiryono menyampaikan, terdapat tiga dari tujuh fraksi menyatakan menolak program dana aspirasi.

“Adapun tiga fraksi yang menolak ialah PDIP, Nasdem dan Hanura,” jelas Sareh.

Ketua Panja UP2DP Totok Daryanto mengatakan, program penyampaian program Dapil harus diintegrasikan didalam program pembangunan nasional  dalam APBN. “Pengintegrasian usulan program pembangunan daerah penmilihan dalam program pembangunan nasional memiliki makna bahwa usulan program tersebut harus selaras dan terintegrasi dengan RKP yang merupakan pedoman utama dalam penyusunan APBN,”jelasnya.

Menurutnya, dengan adanya Program pembangunan daerah pemilihan diharapkan terjadinya keselarasan antara Perencanaan pembangunan nasional dengan perencanan pembangunan daerah karena adanya keterwakilan usulan porgarm daerah ke dalam perencanaan pembangunan nasional.

“Waktu pengusulan UP2DP nantinya akan dilakukan selambat-lambatnya bulan Maret setiap tahun sidang, namun untuk program tahun 2016, usulan tersebut akan disampaikan pada awal Juli 2015,”paparnya.

Saat itu, ada diinterupsi oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Agun Gunanjar.

“Secara pribadi saya menolak UP2DP ini karena peraturan ini dalam implementasi menunjukkan ketidakadilan karena komposisi anggota DPR RI tidak rata dan tidak mewakili seluruh daerah,” kata Agun.

Agun menilai program yang meliputi penganggaran dana Rp20 miliar per anggota Dewan untuk pembangunan daerah pemilihan itu justru akan memberatkan anggota Dewan.

“Tanpa ada program ini, kita bisa rasakan kapitalisasi di daerah. Bagaimana mungkin anggota DPR RI di dapil bisa melepaskan kepentingan subjektif partai, terjadi politisasi dan inventarisasi untuk terpilih lagi. Bagaimana dengan calon yang baru,” katanya.

“Proses pengambilan keputusan aneh, belum apa-apa, bahan belum diterima, sementara white board untuk voting sudah ada di depan. Ada upaya pemaksaaan agar peraturan ini diputuskan hari ini,” Agun menambahkan.

Bambang Satriaji

Loading...