Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Sidang Paripurna Tak Kuorum, Perda APBD Lampura 2018 Gagal Disahkan

Sidang Paripurna Tak Kuorum, Perda APBD Lampura 2018 Gagal Disahkan

395
BERBAGI
Sejumlah kursi anggota DPRD Lampura terlihat kosong. Akibatnya, banyak anggota yang tak hadir saat paripurna, Raperda APBD tahun 2018 batal disahkan.

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD)‎ Lampung Utara (Lampura) tahun anggaran 2018 gagal disahkan menjadi Perda APBD 2018 oleh DPRD Lampura, Jumat (22/12/2017) sekitar pukul 22.00 WIB.

Pembatalan pengesahan ini terpaksa dilakukan lantaran jumlah anggota dewan yang hadir ‎tak kunjung kuorum dalam sidang paripurna. Padahal, pimpinan sidang telah tiga kali memberhentikan sementara (skors) pelaksanaan sidang. Tujuannya agar jumlah anggota yang hadi memenuhi batas minimal.

“Jumlah anggota yang hadir berjumlah 24 orang. Sesuai tata tertib, sidang kami skors selama 15 menit,” kata pimpinan sidang, Nurdin Habim.

Lima menit kemudian, Nurdin kembali‎ membuka sidang. Namun sidang tak dapat dilanjutkan karena jumlah anggota masih 26 orang atau belum kuorum. Ia pun kembali menskors sidang selama 15 menit. Sayangnya, alih – alih memenuhi kuorum, jumlah anggota yang hadir malah semakin berkurang. Dari 26 orang saat skors kedua ditetapkan, jumlah anggota yang hadir tinggal 19 orang.

“Berdasarkan tata tertib, sidang akan ditunda hingga tanggal 27 Desember mendatang,” terangnya sembari mengetuk palu tanda sidang ditunda.

‎Di sisi lain, Sekretaris Kabupaten Lampura, Samsir yang mewakili Bupati Agung Ilmu Mangkunegara menuturkan, sejatinya, pengesahan Raperda APBD menjadi Perda APBD‎ telah melewati batas waktu yang ditentukan. Sesuai peraturan, pengesahan Raperda APBD paling lambat dilakukan pada tanggal 30 November lalu.

Kendati peraturan ‘mewajibkan, Raperda APBD disahkan paling lambat pada tanggal tersebut, namun masih ada toleransi hingga tanggal 30 Desember mendatang. Dengan demikian, DPRD Lampura masih dapat mengesahkan Raperda APBD sepanjang tak melampaui tanggal 30 Desember 2017.

“Batas waktu pengesahannya itu tanggal 30 November. Aturan mainnya seperti itu. Tapi, masih ada batas toleransi hingga tanggal 30 Desember untuk daerah mengesahkan Raperda APBD,” paparnya.