Beranda Hukum Sidang Praperadilan Ketua DPRD Lampura, Saksi: Ada Ketidaksesuaian Alat Bukti untuk Tetapkan...

Sidang Praperadilan Ketua DPRD Lampura, Saksi: Ada Ketidaksesuaian Alat Bukti untuk Tetapkan Tersangka

304
BERBAGI

Feaby/Teraslampung.com

‎Sidang lanjutan praperadilan Ketua DPRD Lampung Utara (Lampura), Rahmat Hartono dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang digelar Pengadilan Negeri Kotabumi, Selasa (9/6) sekitar pukul 16:00 WIB.‎

Kotabumi–Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung Utara (Lampura) kembali menggelar sidang lanjutan praperadilan Ketua DPRD Lampung Utara (Lampura), Rahmat Hartono dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, Selasa (9/6) sekitar pukul 16:00 WIB.‎

Adapun dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon (Rahmat Hartono) dalam sidang kali ini terdiri dari seorang saksi ahli hukum pidana, Dr. Azmi Syahputra dan seorang anggota Polres Lampura, Jhoni Andi.

Dalam persidangan yang dipimpin Hakim tunggal Masrida Wati, Dr. Azmi Syahputra yang juga dosen Universitas Nasional Jakarta tersebut menilai terdapat ketidaksesuaian alat bukti yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Kotabumi dalam menetapkan status tersangka kepada Rahmat Hartono. Oleh karenanya, ia berpendapat bahwa penegak hukum harus objektif dan tidak bisa berpihak dalam perkara ini.

Menurut ahli hukum pidana tersebut, dalam penetapan tersangka, penegak hukum harus memiliki dua alat bukti yang cukup. Tanpa itu maka status tersangka kepada seseorang tak dapat disematkan.

“Siapa yang berbuat maka dia yang bertanggung jawab,” tegas dia.‎

Dikatakannya pula, dalam proses penetapan seorang menjadi tersangka harus jelas terlebih dulu siapa pelakunya dan jika ada kelalaian dalam penetapan tersangka maka prosesnya dapat di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) kan. Hal ini untuk menghindari menghukum seseorang yang tidak bersalah.

“Jangan pernah menghukum orang yang tidak melakukan (kesalahan),” urainya.‎

Di tempat yang sama, saksi lainnya, Jhoni Andi yang pernah melakukan penyidikan terkait laporan Rahmat Hartono mengenai kasus dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Komisaris PT. Way Sabuk,

Organda Najaya menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium forensik di Palembang, tanda tangan Rahmat Hartono selaku Direktur PT. Way Sabuk yang tertera dalam pengajuan kontrak kerja serta berkas lainnya positif dipalsukan.

“Sampai saat ini pun proses penyidikannya masih terus dilakukan,” terangnya.‎

Sidang gugatan pra peradilan ini akan kembali dilanjutkan pada Rabu (10/6) dengan agenda mendengarkan keterangan pemohon dan saksi dari pemohon.

Loading...