Beranda Hukum Sidang Praperadilan Ketua DPRD Lampura, Komisaris PR Way Sabuk Akui Palsukan Tanda...

Sidang Praperadilan Ketua DPRD Lampura, Komisaris PR Way Sabuk Akui Palsukan Tanda Tangan

228
BERBAGI

Feaby/Teraslampung.com

Sidang praperadilan Ketua DPRD Lampung Utara di PN Kotabmi. (Ilustrasi)

Kotabumi–Komisaris PT Way Sabuk, Organda Najaya, tak menampik telah memalsukan seluruh tanda tangan Direktur PT Way Sabuk, Rahmat Hartono yang tertera pada dokumen proyek jalan Jenderal Sudirman, Lampung Utara.

Pernyataan Komisaris PT. Way Sabuk ini diungkapkan dalam sidang Praperadilan penetapan status tersangka pada Ketua DPRD Lampung Utara, Rahmat Hartono yang digelar di Pengadilan Negeri Kotabumi, Rabu (10/6) sekitar pukul 15.00 WIB.

Menurut Organda, pemalsuan tanda tangan Rahmat tersebut dilakukannya sejak proses awal tender proyek hingga pencairan seluruh anggaran proyek dimaksud. Hal ini ia lakukan tanpa sepengetahuan Rahmat.

“Semua (dokumen) saya yang tanda tangani tanpa sepengetahuan Direktur (Rahmat Hartono),” aku Organda saat menjadi saksi dalam persidangan tersebut. (Baca: Saksi: Ada Ketidaksesuian Alat Bukti untuk Tetapkan Tersangka).

Bahkan, masih menurut Organda, pendaftaran proyek dan pengerjaan proyek yang menggunakan PT. Way Sabuk yang kini tersangkut hukum dilakukannya tanpa pernah berkoordinasi dengan pemohon Rahmat Hartono. “Saya buat rekening baru atas nama PT. Way Sabuk pun tanpa sepengetahuan Direktur,” ungkapnya.

Pengakuan Organda ini juga diperkuat oleh ketiga saksi lainnya yakni Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) Jalan Jenderal Sudirman, Zainudin, dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Legiono, serta pengawas kegiatan, Sulistiawan yang juga tersangkut perkara tersebut.

Ketiga saksi itu secara bulat mengatakan bahwa sejak proses lelang hingga pengerjaan proyek jalan tersebut, mereka tak pernah sekali pun bertemu dengan Rahmat Hartono melainkan hanya Organda Najaya. Mereka juga membenarkan bahwa dokumen pencairan anggaran proyek memang sudah terdapat tanda tangan Rahmat.

“Dari proses pengerjaan hingga pencairan proyek, semua dilakukan oleh Organda. Tapi memang dalam (dokumen) pencairan dana memang sudah ada tanda tangan Rahmat Hartono tapi saya tidak tahu siapa yang menandatanganinya,” beber Zainudin dalam persidangan.

Sayangnya, Ketua DPRD Lampura, Rahmat Hartono yang sedianya dijadwalkan akan memberikan keterangan dalam persidangan tak dapat hadir. Kuat dugaan, Rahmat yang kini mendekam di Rutan Way Hui tak mendapat izin dari pihak Kejaksaan untuk hadir dalam sidang tersebut.

Padahal pada persidangan sebelumnya, ketua hakim Masrida Wati telah mengeluarkan penetapan kepada termohon (Kejari) untuk menghadirkan pemohon (Rahmat Hartono).

Menyikapi tudingan miring tersebut, perwakilan Kejaksaan Negeri Kotabumi, Sulasman menegaskan bahwa tidak pernah ada permintaan tersebut ke Kejari Kotabumi untuk mendatangkan Rahmat dalam persidangan. “Itu hanya alasan mereka (pemohon) saja. Yang (punya) kewenangan memberikan izin (Rahmat) itu pihak penyidik karena masih tanggung jawab penyidik,” tegas dia.

Loading...