Beranda Politik Sistem Pemilu Campuran Bisa Jadi Solusi Alternatif Pemilu 2019

Sistem Pemilu Campuran Bisa Jadi Solusi Alternatif Pemilu 2019

288
BERBAGI
Diskusi Strategic Forum di Waroeng Nongkrong, Bandarlampung, Jumat (29/4).

TERASLAMPUNG.COM — WACANA kembalinya sistem pemilu proporsional terbuka yang berdasarkan suara terbanyak ke proporsional tertutup atau berdasarkan nomor urut mulai dibicarakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PDIP sebagai partai penguasa punya peran besar untuk merubah konstelasi Undang-Undang (UU) Pemiliu tersebut.

Hal ini dianggap wajar-wajar saja karena partai politik (parpol) ingin menempatkan kader terbaik yang dimiliki agar dapat mewakili partainya di parlemen. Hal tersebut dijelaskan Wakil Ketua DPRD Bandarlampung periode 2009-2014 Fahmi Sasmita dalam diskusi yang digelar Lampung Strategic Forum di Waroeng Nongkrong, Bandarlampung, Jumat sore (29/4).

Akademikus FISIP Unila yang juga mantan Ketua KPUD Kota Bandarlampung, Budi Hardjo  menilai kembali ke sistem proporsional tertutup akan menyebabkan hubungan personal antara konstituen pemilih kepada wakilnya akan kecil. Sebab, kata Budi, partai akan lebih banyak berperan. Budi juga memandang pemerintah harus punya visi yang kuat tentang perencanaan pemilu hingga 25 tahun kedepan. Sehingga setiap 5 tahun tidak terjadi perubahan sistem pemilu.

Syafarudin, dosen FISIP Unila, menilai  sistem proporsional terbuka justru akan mengancam peran parpol dalam menempatkan kader yang berkualitas di parlemen karena sistem pemilu legislatif yang sekarang kecenderungannya melahirkan anggota legislatif yang tidak berkualitas dan biasanya yang jadi anggota legislatif yang mempunyai modal kuat bukan dari kader terbaik partai.

Pembicara lainnya Raden Sigit Krisbiantoro, akademikus FISIP Unila yang juga mantan ketua KPUD Way Kanan,  memandang sistem pemilu akan berkaitan antara parpol dengan pemilih, Karena itu, menurut Sigit, pemerintah harus menambah fungsi parpol yaitu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sehingga hal itu dapat mensinergiskan antara parpol dengan pemilih.

Wiyadi Ketua DPRD Kota Bandarlampung berpendapat, jika fungsi pemberdayaan dilakukan parpol maka akan memerlukan biaya yang sangat besar sehingga ongkos politik menjadi mahal dan hal tersebut justru akan melahirkan wakil rakyat yang korup.

Sedangjkan Ketua DPD PKS Bandarkampung Aep Saripudin menegaskan, PKS siap dengan sistem terbuka maupun tertutup. Tapi menurutnya sistem terbuka dipandang bertolak belakang dengan UU politik, terbukti banyak parpol rekrutmen dan pendidikan politik anggotanya tidak berjalan.

Untuk menata sistem pemilu Indonesia berdasarkan kultur politik yang sesuai dengan jati diri bangsa,
Anggota DPRD Bandarlampung,  Handrie Kurniawan yang juga Ketua Presidium Keluarga Alumni (KA) KAMMI Lampung, menilai wacana sistem pemilu campuran atau gabungan yang memadukan kelebihan-kelebihan dari sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup bisa menjadi solusi alternatif sistem pemilu di Indonesia kedepan.

Hadir juga dalam diskusi tersebut Ahmad Khairudin Ketua BEM Seluruh Indonesia, IB Ilham Malik Pakar Transportasi yang sedang mengambil gelar doktor di Jepang.