Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Soal Belum Semua Uang Kerugian Daerah Dikembalikan, Ini Alasan Pemkab Lampura

Soal Belum Semua Uang Kerugian Daerah Dikembalikan, Ini Alasan Pemkab Lampura

288
BERBAGI
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok

Feaby Handana | Teraslampung.com

Kotabumi–Pemkab Lampung Utara terkesan memberikan ‘pembelaan’ pada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Lampung Utara (IKS) yang belum mengembalikan uang kerugian daerah. Kerugian daerah ini hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019.

Berdasarkan informasi terakhir, Bagian Administrasi Pembangunan telah mengembalikan kerugian daerah sekitar Rp100 juta. Pengembalian dilakukan dalam dua kali pengembalian. Dengan pengembalian itu maka total tunggakan ‎masih sekitar Rp300-an juta.

Sikap ‘pembelaan’ ini tercermin dari pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok saat ditanyakan mengenai desakan dari PGK. Dalihnya, pencopotan IKS dari jabatannya masih dalam kajian sesuai dengan aturan yang ada. Padahal, jelas – jelas IKS tidak memberikan contoh yang baik pada masyarakat karena belum mengembalikan seluruhnya temuan BPK meski batas waktu telah terlewati.

“(Terkait permintaan pencopotan jabatan), kami sedang mempelajarinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin PNS,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok usai pertemuan dengan PGK, Kamis (8/10/2020).

Pengkajian ini untuk memastikan jenis pelanggaran yang‎ dilakukan oleh pejabat tersebut berikut sanksinya. Apakah pelanggaran itu masuk ke dalam kategori berat, sedang, atau ringan, hal itu masih dalam pengkajian.

“Sedang dipelajari sesuai dengan PP 53 Tahun 2010. Soal sanksinya masih dalam kajian,” jelasnya.

Adapun terkait temuan kerugian daerah yang hinga kini masih belum rampung pengembaliannya, Lekok mengatakan, ‎pihaknya telah berkoordinasi dengan pengacara negara supaya pengembalian kerugian daerah itu dapat dikembalikan secara utuh secepatnya.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pengacara negara untuk membantu pengembalian kerugian negara itu,” kata dia.

‎Di sisi lain, Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Lampung Utara, Exsadi mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika IKS tak jua dicopot dari jabatannya sesegera mungkin.

“Akan ada aksi yang lebih besar dari hari ini jika tuntutan kami tidak dipenuhi,” tegasnya.

Secara keseluruhan dari total Rp3,9 Miliar temuan BPK, Rp3,1 Miliar di antaranya sudah dikembalikan. Tunggakan yang belum dikembalikan sekitar Rp791-an juta‎. Tunggakan Rp700-an juta itu tersebar di empat dinas, di Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Bagian Adbang Sekretariat Kabupaten.

Rinciannya, Dinas Perdagangan masih memiliki tunggakan sebesar‎ Rp89.827.516,97, DPUPR masih menunggak ‎sebesar Rp251.323.818,85, dan Bagian Administrasi Pembangunan masih memiliki tunggakan sebesar Rp300-an juta.

Loading...