Feaby|Teraslampung.com
Kotabumi–Panitia Kerja Laporan Keterangan Pertanggungjawaban/LKPj DPRD Lampung Utara tetap berkeyakinan bahwa kesimpulan mengenai adanya sejumlah perangkat daerah yang capaian program menjadi Indikator Kinerja Utama/IKU tahun 2023 di angka nol persen itu memang benar adanya.
“Kami enggak salah soal ini,” tegas Panitia Kerja LKPj, Herwan Mega, Selasa (11/6/2024).
Politisi Partai Demokrat Lampung Utara ini mengatakan, sebelum menghasilkan kesimpulan seperti ini, pihaknya juga telah melakukan rapat bersama dengan setiap perangkat daerah. Pemaparan dari perangkat daerah pun telah dilakukan dalam rapat.
“Kami tetap tak akan ke luar dari koridor yang ada,” kata dia.
Penilaian mengenai rendahnya pencapaian program yang menjadi IKU dilihat dari pencapaian kinerja dari perangkat daerah. Pihaknya tak mempersoalkan besar atau kecilnya anggaran yang dikelola oleh perangkat daerah.
“Yang kami lihat pencapaian kinerjanya apa. Yang sudah mereka hasilkan itu apa?” kata Herwan Mega.
Sebelumnya, sedikitnya ada empat dinas di lingkungan Pemkab Lampung Utara yang paling buruk dalam urusan capaian program yang menjadi IKU pada tahun 2023. Capaian program mereka berada di angka nol persen.
Keempat dinas itu adalah Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Perikanan. Fakta ini terungkap dalam laporan Panitia Kerja yang bertugas membahas LKPj bupati tahun 2023 dalam sidang paripurna belum lama ini.
Terkait hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan telah menyampaikan bantahannya. Keduanya kompak bahwa tudingan yang menyebut jika program yang menjadi IKU mereka termasuk yang paling buruk di tahun 2023 tidaklah benar.
“Perkiraan kami, pencapaian program yang menjadi IKU dinas kami itu berada di angka 70 persen ke atas,” jelas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lampung Utara, Ilham Akbar baru-baru ini.
Di tempat berbeda, Kepala Dinas Perikanan Lampung Utara, Sanny Lumi menyampaikan keluhan serupa. Menurutnya, kinerja dinasnya tahun 2023 tidaklah berada di angka nol persen. Sebab, di tahun lalu saja, Lampung Utara telah ditetapkan sebagai kampung budidaya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sayangnya, baik Kepala Dinas Kesehatan maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih belum berhasil dimintai tanggapannya terkait hal ini. Dengan demikian, belum dapat dipastikan bagaimana respons mereka mengenai persoalan tersebut.
