Beranda Hukum Soal Dugaan Aliran Dana Fee Proyek ke Pejabat Polda Lampung, Ini Saran...

Soal Dugaan Aliran Dana Fee Proyek ke Pejabat Polda Lampung, Ini Saran IPW kepada Ketua KPK

942
BERBAGI
Ketua Presidium IPW Neta S. Pane dan Komjen Firli Bahuri (Foto: Istimewa)

TERASLAMPUNG.COM — Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane, menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak takut untuk menindaklanjuti pengakuan saksi dalam kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Lampung yang menyebutkan adanya aliran dana ke pejabat Polda Lampung.

“Dugaan aliran dana yang diungkapkan seorang saksi di siddang tipikor itu harus diusut tuntas. Dengan begitu, publik tidak menilai KPK pimpinan Jenderal Polisi Firli takut dengam polisi dan berusaha melindungi perwira polri yg menerima aliran dana dalam kasus korupsi di Lampung Utara,” kata Neta, dalam rilisnya yang diterima Teraslampung.com, Sabtu, 21 Maret 2020.

Selain itu, kata Neta, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis yang selalu mengatakan Polri sudah promoter (profesional, modern, terpercaya) juga harus mendorong Irwasum dan Propam untuk mengusut kasus dugaan aliran dana korupsi Lampung Utara ke pejabat Polda Lampung.

“Itu agar Polri benar-benar  promoter. Sebab, hingga kini kasus aliran dana korupsi Lampung Utara itu masih mengendap dan seperti dipetieskan,” kata Neta.

Neta mengatakan, para penyidik KPK haris menggali informasi lebih dalam lagi terkait dengan pengakuan saksi.

“Ketua KPK Firli harus segera memerintahkan para penyidik KPK mengusut pengakuan saksi tersebut agar bisa melengkapi dua buah alat bukti untuk menyeret pejabat Polda Lampung yang menerima aliran dana tersebut. Firli sebagai jenderal bintang tiga polri yang kini memimpin KPK jangan melindungi para perwira Polri yg diduga terlibat korupsi. Keberadaannya (sebagai Ketua KPK) harus mampu membersihkan Polri dari aksi korupsi,” kata dia.

Sebelumnya, seorang saksi dalam kasus korupsi di Dinas PUPR Lampung Utara, Yulias Dwi Antoro, yaitu mantan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Lampung Utara, menyebutkan ia  dsempat mengantarkan sejumlah uang ke Markas Polisi Daerah (Mapolda) Lampung. Hal itu disampaikannya dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang pada Senin (6/1/2020).

“Saya pernah antarkan amplop yang berisikan uang ke Polda Lampung. Itu atas perintah Pak Syahbudin (Kadis PUPR Lampung Utara),” ucapnya depan hadapan majelis hakim ketua Novian Saputra di ruang sidang PN Tanjungkarang.

Yulias juga menyebutkan bahwa Polda Lampung menerima jatah uang fee proyek tersebut sejak tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.

Menurut Neta, pengakuan saksi ini tidak boleh didiamkan KPK dan Polri.

“Jika dibiarkan, KPK dan Mabes polri sepertinya takut dengan para elit Polda Lampung, terutama yang menerima aliran dana korupsi tersebut. Untuk itu, KPK dan Mabes Polri harus mengusut dan mengungkapkan siapa pejabat Polda Lampung yang menerima aliran dana tersebut,” katanya.

Loading...