Soal Dugaan Dana Covid-19 Mengendap, Ini Kata Direktur RSU Ryacudu

RSUD Ryacudu Lampung Utara
RSUD Ryacudu Lampung Utara
Bagikan/Suka/Tweet:

Feaby‎ | Teraslampung.com

Kotabumi–‎Meskipun membantah adanya dugaan pengendapan atas dana klaim Covid-19 di RSU Ryacudu Kotabumi, Lampung Utara, namun sejumlah fakta  justru menjurus adanya pengendapan dana Covid-19. Salah satu indikasinya:  insentif tenaga kesehatan RSUR tahun 2020 yang baru dibayarkan pada tahun 2022.

Indikasi itu kian diperkuat dengan penyaluran insentif bulan Januari – Maret 2021 yang baru dilakukan pada bulan Desember 2021 lalu. Tak hanya itu, insentif tenaga kesehatan bulan Oktober – Desember tahun 2021 ternyata hingga kini masih juga belum disalurkan oleh pihak RSU Ryacudu. Padahal, anggaran untuk penyaluran insentif itu telah lama berada di kas rumah sakit pelat merah itu.

“Tidak diendapkan. Sudah dibagikan. Sudah berjalan sesuai aturan. (Penyaluran insentifnya) sudah sejak Desember 2021 dan awal Januari 2022,” ‎kata Direktur RSU Ryacudu, Cholif Paku Alamsyah, Kamis (3/2/2022).

‎Cholif menjelaskan, penyaluran insentif yang dilakukan di bulan Desember 2021 lalu itu ialah insentif untuk bulan Januari – Maret 2021, sedangkan insentif yang dibayarkan pada bulan Januari 2022 ialah insentif untuk bulan September – Desember 2020.

“Total anggaran yang dikeluarkan untuk bulan Desember 2021 itu Rp1,1 miliar, sementara untuk bulan Januari 2022‎ itu sebesar Rp2,8 miliar,” urai dia.

Dengan penyaluran tersebut maka tunggakan insentif yang mereka miliki pada tenaga kesehatan ialah tunggakan untuk bulan Oktober – Desember 2021. Tunggakan itu akan diupayakan segera diselesaikan dalam waktu dekat. Masih ada adminstrasi yang harus diselesaikan sebelum itu disalurkan ke tenaga kesehatan yang ada.

“(Sisanya) sedang berjalan lagi ini karena mesti ada surat pertanggungjawaban yang harus diselesaikan,” terangnya.

Ketika ditanya mengapa penyaluran insentif itu terlihat tidak berurutan bulan maupun tahunnya meski anggarannya sendiri telah lama ada di kas mereka, Cholif terkesan berbelit – belit dalam memberikan penjelasan. Ia berdalih langkah itu terpaksa dilakukannya karena tak ingin menyalahi aturan yang ada.

“Desember 2021 itu saya membereskan dulu insentif di tahun berjalan agar tidak menyalahi aturan. (Untuk insentif 2020) karena sudah lewat tahun, regulasinya perlu dipelajari dulu supaya tidak salah (akibatnya penyalurannya baru dilakukan di tahun 2022)” kelit dia.

Cholif juga mengatakan, insentif yang sudah disalurkan maupun yang belum dibayarkan itu merupakan bagian dari dana klaim pasien penanganan Covid-19 sebesar Rp16 miliar yang ramai dipersoalkan belakangan ini. Dana klaim yang berasal dari Pemerintah Pusat tersebut di antaranya juga dipergunakan mereka ‎untuk pembelian atau pembayaran utang obat – obatan, persediaan oksigen, laboratorium. Semua itu dilakukan untuk keberlangsungan RS pelat merah tersebut.

‎”Karena dana dari Kementerian Kesehatan itu dianggap sebagai pendapatan RS yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah/BLUD makanya digunakan untuk kepentingan operasional RS,” kata dia.