Soal Gaji Macet Perangkat Desa Kebundalam, Begini Respons Inspektorat Lampung Utara

Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Lampung Utara, M.Ridho Al-Rasyidi
Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Lampung Utara, M.Ridho Al-Rasyidi
Bagikan/Suka/Tweet:

TERASLAMPUNG.COM, Kotabumi–Persoalan penghasilan tetap atau perangkat desa di Desa Kebundalam, Abungtinggi, Lampung Utara menarik perhatian Inspektorat Lampung Utara. Dalam waktu dekat, mereka akan mendatangi kantor Desa Kebundalam.

“Karena ini menyangkut hak para perangkat desa, tentu sudah menjadi kewajiban kami untuk menindaklanjutinya,” tegas Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Lampujg Utara, M.Ridho Al-Rasyidi, Kamis (31/8/2023).

Langkah tindak lanjut ini sangat diperlukan agar mendapat kepastian mengenai kabar yang beredar tersebut. Langkah itu dapat berupa pemanggilan perangkat desa atau mendatangi langsung kantor Desa Kebundalam. Lantaran masih sebatas rencana, pihaknya belum mau berbicara banyak seputar langkah apa yang akan dilakukan setelah langkah tersebut dilakukan.

“Azar praduga tidak bersalah harus yetap dikedepankan. Jadi, kami belum mau berbicara lebih jauh mengenai persoalan ini. Mohon pengertiannya,” jelasnya.

Sebelumnya, selama dua tahun belakangan ini, penghasilan tetap atau Siltap perangkat desa di Desa Kebundalam, Abungtinggi, Lampung Utara dikabarkan tidak pernah utuh diberikan. Bahkan, tahun 2023 ini, Siltap untuk para RT di sana dikabarkan baru satu bulan yang disalurkan.

“Sejak tahun 2022 sampai 2023, Siltap untuk perangkat Desa Kebundalam diduga tidak pernah utuh disalurkan kepada perangkat desa di sana,” kata sumber Teraslampung.com, Rabu kemarin.

Untuk tahun 2022, Siltap untuk para perangkat Desa Kebundalam yang disalurkan diduga hanya sepuluh bulan. Dengan demikian, ada dua bulan Siltap yang belum disalurkan oleh Pemerintah Desa Kebundalam.

“Bahkan, tahun 2023 ini, kabarnya Siltap untuk RT baru disalurkan satu bulan saja. Tapi, kalau untuk perangkat desa lainnya, sudah tiga bulan yang dibayar,” terangnya.

Selain diduga bermasalah dengan urusan tersebut, Pemerintah Desa Kebundalam juga diduga bermasalah dengan pengelolaan dana Covid-19 tahun 2022. Pengelolaan dana Covid-19 di sana diduga tidak jelas peruntukannya. Padahal, dananya mencapai puluhan juta.

Feaby Handana