Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Soal Kisruh Proyek Pemkab Lampung Utara 2018, Ini Kata Wabup Budi Utomo

Soal Kisruh Proyek Pemkab Lampung Utara 2018, Ini Kata Wabup Budi Utomo

713
BERBAGI
Wakil Bupati Lampung Utara, Budi Utomo
Wakil Bupati Lampung Utara, Budi Utomo

Feaby Handana|Teraslampung.com

Kotabumi–Dengan dalih masih menunggu keputusan dari pengadilan, Pemkab Lampung Utara belum mau mengambil sikap apapun terkait kisruh proyek tahun 2018 lalu.

“Terkait proyek tahun 2018, kami masih menunggu putusan dari pengadilan,” kata Wakil Bupati Budi Utomo saat membacakan jawaban bupati atas pandangan umum Fraksi Partai Demokrat dalam sidang paripurna di gedung DPRD, Jumat (19/7/2019).

Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) ini mengatakan, sepanjang ‎belum ada keputusan tetap terkait persoalan proyek 2018 yang kini disengketakan di pengadilan, pihaknya belum dapat menentukan sikap apapun.

“Penj‎abaran ini juga sekaligus menjawab pandangan Fraksi PKB,” tuturnya.

Sementara mengenai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp‎33 Miliar yang juga dipertanyakan oleh Fraksi PD, Budi mengatakan, bahwa Silpa itu bukanlah Silpa 2018 melainkan Silpa 2017. Silpa tahun 2018 hanya sebesar Rp7,3 Miliar saja.

“Tapi kami sependapat untuk memaksimalkan realisasi penggunaan anggaran untuk meminimalisir pengembalian anggaran ke kas,” papar dia.

Adapun jawaban mengenai pandangan umum Fraksi PAN yang menyarankan agar penggunaan/perencanaan anggaran itu harus efektif dan efisien, Budi menuturkan, saran itu akan mereka perhatikan dan terapkan sepanjang sesuai dengan peraturan.

“Saran hati‎-hati dan tepat guna‎ ini akan jadi perhatian kami di masa mendatang,” jelas dia.

Sidang paripurna dengan agenda jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran 2018 dipimpin oleh Wakil Ketua I, Nurdin Habim. Tak kurang dari 26 anggota ‎legislatif yang hadir dalam sidang kali ini.

Sebelumnya, persoalan proyek tahun anggaran 2018 yang hingga kini tak jelas apakah akan dibayar atau tidaknya menjadi salah satu poin yang disorot oleh Fraksi Partai Demokrat DPRD Lampung Utara dalam pandangan umumnya di sidang paripurna, Kamis kemarin.

“Jika ‎tidak mampu diselesaikan (persoalan proyek ini) maka kami khawatir akan terus terjadi kegaduhan yang dapat mengganggu pemerintahan,” kata juru bicara FPD, Romli dalam sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas laporan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018.

Politisi besutan mantan Presiden SBY itu juga mengatakan, persoalan ini sejatinya dapat dengan mudah terurai. ‎Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan sepanjang ada niat untuk itu.

Namun, jika niat itu memang belum ada maka dipastikan persoalan ini akan terus berlarut – larut. Kondisi ini sangat mengganggu kehidupan para kontraktor. Dari dunia konstruksilah mereka menggantungkan hidup dan masa depan anak dan istri mereka.

Loading...