Soal KPBU SPAM Way Rilau, Walikota Bandarlampung Minta Bantuan Anggota Komisi V DPR RI

Walikota Bandarlampng, Eva Dwiana
Bagikan/Suka/Tweet:

TERASLAMPUNG.COM — Walikota Bandarlampung Eva Dwiana meminta kepada anggota dewan dari Komisi V DPR RI untuk membantu menyelesaikan keuangan PDAM Way Rilau dimana perusahaan daerah milik Pemkot Bandarlampung itu memiliki hutang ke PT Adya Tirta Lampung (ATL) puluhan milyar.

“Mudah-mudahan dari DPR RI dapat menbantu kita dalam hal kelancaran masalah PDAM Way Rilau terutama KPBU SPAM,” kata Eva Dwiana dalam sambutannya menyambut kunjungan kerja Komisi V DPR RI di reservoir air bersih, di Rajabasa Kamis 27 Januari 2022.

Pada kesempatan itu walikota juga menyampaikan pada tahun 2020, Pemkot mendapat penghargaan dari Kementrian PUPR dalam proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan mendapat hadiah Rp20 milyar.

“Sayangnya sampai sekarang hadiah itu belum terealisasi, kabarnya tahun 2023 bakal turun. Dana itu cukup lumayan karena bisa membantu kekurangan dana di Pemkot Bandarlampung,” kata Eva Dwiana.

Anggota Komisi V dari Dapil Lampung Tamanhuri yang mewakili teman-temannya dari komisi itu mengatakan dia sudah mendengar ada persoalan dalam KPBU SPAM terutama mengenai hutang PDAM Way Rilau ke PT ATL.

“Proses KPBU SPAM ini sejak tahun 2018 sudah bergulir hingga sekarang ini masuk tahun 2022. Saya tahu persis banyak kemajuannya tapi di finalnya ada masalah,” ujarnya.

“Yang bantuan pusat sudah sampai semua dengan aliran-alirannya tapi dari bawahnya ini pipa-pipanya belum sampai ke masyarakat,” tambahnya.

Mantan Bupati Way Kanan itu mengaku mendapat kabar kalau Pemkot malalui PDAM Way Rilau mengalami kerugian milyaran karena PDAM Way Rilau tidak mampu membayar dana milyaran ke PT ATL yang sesuai tertera dalam surat kontrak kerjasamanya

“Saya juga gak paham kok jadi begitu. Jadi ada suatu perjanjian bahwa yang dihitung atau yang dibayar PDAM bukan penggunaan airnya tapi berdasarkan kontraknya,” ungkapnya.

“Dalam kontrak PDAM wajib membayar Rp2 milyar padahal air yang dijual ke pelanggan baru menghasilkan uang Rp500 jutaan atau dari target 60 ribu sambungan baru terpasang empat ribuan,” ujar Tamanhuri.

Politisi Partai Nasdem itu berjanji bersama-sama rekannya di Komisi V DPR RI akan membantu mencarikan jalan keluarnya dan akan di bawa ke Rapat Dengar Pendapat dengan Cipta Karya.

“Ini yang kita serap dalam kunjungan hari ini, bagaimana penyekesaiannya kita carikan jalan yang baik sehingga SPAM yang dibangun oleh pusat bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Percuma kita membangun kalau masyarakat tidak merasakannya,” pungkasnya.

Dandy Ibrahim