Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Soal Layanan Parkir RSU Ryacudu, Fraksi PKB Desak Pemkab Tinjua Ulang Kerjasama...

Soal Layanan Parkir RSU Ryacudu, Fraksi PKB Desak Pemkab Tinjua Ulang Kerjasama dengan PT Oto Guardian

124
BERBAGI
Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung Utara, Emil Kartika Chandra

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–‎Desakan untuk meninjau ulang kerja sama layanan parkir elektronik yang dikelola oleh PT Oto Guardian Solusi di Rumah Sakit Umum Ryacudu, Kotabumi, Lampung Utara kian tak terbendung. Setelah sebelumnya menjadi catatan Panitia Khusus DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati 2016 untuk ditinjau ulang kontrak perusahaan pengelola parkir RSUR, kini desakan serupa datang dari Fraksi PKB di DPRD.

‎”Kami minta Pemkab meninjau ulang kontrak pengelolaan sistem parkir elektronik di RSU Ryacudu karena banyak dikeluhkan warga,” tegas Ketua Fraksi PKB, Emil Kartika Chandra, Minggu (24/4/2017).

Selain mendesak Pemkab meninjau ulang pengelolaan sistem parkir tersebut, Emil juga mendesak pihak pengelola parkir segera membekukan sistem parkir elektronik di sana. Tujuannya, supaya berbagai keluhan seputar layanan parkir tak lagi terdengar dan ramai diberitakan oleh berbagai media.

“Setop dululah untuk sementara operasionalnya. ‎Buat apa beroperasi kalau hanya bikin rakyat susah,” tandas anggota Komisi III DPRD ini.

‘Memanasnya’ persoalan layanan parkir RSUR berawal dari kritikan Asisten I Sekretaris Kabupaten, Efrizal Arsyad. Kala itu, Efrizal mencak – mencak lantaran dikenakan tarif parkir tak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Sayangnya, Efrizal terkesan melunak dan mengalah dalam pertemuan dengan pihak perusahaan pengelola parkir yang membahas kritikannya beberapa waktu lalu. Singkat cerita, Efrizal dan pihak perusahaan akhirnya ‘islah’ lantaran pihak perusahaan berjanji akan memperbaiki kualitas pelayanan mereka. Mereka juga sepakat untuk memperbaiki persoalan itu sebelum batas waktu, yakni hingga bulan Mei mendatang.

Di sisi lain, banyaknya keluhan seputar parkir RSUR ternyata juga sampai ke telinga anggota DPRD. Komisi II DPRD akhirnya sepakat untuk mengagendakan pemanggilan terhadap pihak perusahaan dan seluruh instasi yang terkait layanan parkir. Puncaknya, Panitia Khusus DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2016 memberikan catatan kepada pihak eksekutif untuk meninjau ulang kontrak dengan pihak perusahaan pengelola parkir dalam sidang paripurna LKPj belum lama ini.