Soal Pemerintah Pusat Restui Pemekaran Kabupaten Lampung Utara, Ini Fakta Sebenarnya

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara, Imam Sampurna
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara, Imam Sampurna
Bagikan/Suka/Tweet:

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Kabar persetujuan Pemerintah Pusat terkait pemekaran Kabupaten Sungkaibungamayang dari Lampung Utara ternyata masih sebatas isu. Sama sekali tak ada pembahasan mengenai hal itu dalam DPR RI, Senin (24/6/2024).

“Mulanya kami berpikir juga ke situ saat diundang rapat oleh Komisi II DPR RI hari ini,” kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara, Imam Sampurna, Senin (24/6/2024).

Imam menuturkan, ternyata rapat tersebut sama sekali tidak membahas mengenai pemekaran Sungkaibungamayang. Yang ada hanyalah membahas mengenai rencana pembuatan dasar hukum yang baru tentang pembentukan Kabupaten Lampung Utara dan ke-25 kabupaten atau kota lainnya. Itu dikarenakan dasar hukum yang lama tidak lagi sesuai dengan realita yang ada.

Dulunya, Lampung Utara dibentuk oleh Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 yang kemudian ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959. Kala itu, Lampung Utara bersama Lampung Tengah dan Lampung Selatan masih merupakan bagian dari Pemda tingkat I Sumatera Selatan.

Aturan itu sendiri telah lama dicabut. Pun begitu dengan fakta bahwa Lampung Utara saat ini merupakan bagian dari Provinsi Lampung. Ditambah lagi banyaknya istilah yang digunakan dalam aturan lama itu yang tak lagi selaras dengan situasi terkini.

“Tujuannya agar tiap kabupaten atau kota memiliki dasar hukum masing-masing mengenai pembentukan daerahnya,” paparnya.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Pemerintah Pusat merestui pemekaran Daerah Otonomi Baru/DOB seiring dengan terbitnya Surat Presiden (Surpres) Nomor R-21/Pres/06/2024 tanggal 3 Juni 2024 mengenai penunjukan wakil pemerintah untuk membahas 26 RUU usul DPR RI. Kabar ini cukup membuat heboh publik Lampung Utara, apalagi kabar itu dimuat oleh media massa.

Dalam laman resmi Kementerian Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menyampaikan, presiden memberi arahan kepada para menteri agar dapat mempertahankan substansi yang telah menjadi kesepakatan pemerintah. Sejalan dengan itu, Wempi menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah atas 26 RUU tentang kabupaten/kota ke dalam dua poin utama.

Pertama, pemerintah pada prinsipnya menghormati dan menghargai inisiatif DPR RI dan setuju dilakukan pembahasan dengan catatan terbatas pada pembahasan: dasar hukum, penataan kewilayahan, dan karakteristik daerah.

Kedua, pemerintah pada prinsipnya meminta agar tidak memperluas pembahasan terhadap 26 RUU ini di luar dari perubahan dasar hukum, penataan kewilayahan, dan karakteristik daerah, termasuk tidak membahas masalah kewenangan dan lain-lain. Hal ini lantaran akan berpotensi bertentangan dengan sejumlah undang-undang.

“Oleh karena itu, pada prinsipnya sekali lagi pemerintah setuju melanjutkan pembahasan 26 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota usul DPR RI sebatas substansinya sama dengan 20 Undang-Undang Provinsi yang telah diundangkan sebelumnya dan 27 Undang-Undang Kabupaten/Kota [Tahap I] yang telah disetujui menjadi Undang-Undang pada sidang paripurna DPR RI pada tanggal 4 Juni 2024 yang lalu,” tegasnya.

Adapun 26 RUU tersebut untuk tingkat kabupaten meliputi RUU tentang Kabupaten Bintan, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Batanghari, Kerinci, Merangin, Bengkalis, Indragiri Hulu, Kampar, Lima Puluh Kota, Agam, Padang Pariaman, Pasaman, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, dan Tanah Datar. Kemudian untuk tingkat kota terdiri dari RUU tentang Kota Jambi, Pekanbaru, Bukittinggi, Padang Panjang, Padang, Payakumbuh, Sawahlunto, dan Solok. Berbagai kabupaten/kota tersebut berada di Provinsi Sumatera Barat, Lampung, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau.