Soal Pendirian Pabrik Tapioka, Pemkab Lampura Diminta Satu Sikap dengan DPRD

Imam Syuhada
Bagikan/Suka/Tweet:

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Anggota DPRD Provinsi Lampung, Imam Syuhada, meminta Pemkab Lampung Utara untuk satu sikap dengan pihak legislatif terkait polemik pendirian pabrik tapioka di Desa Talangjembatan, Abungkunang, Lampung Utara. Jika tidak, pejabat yang terlibat dalam urusan ini berpotensi terkena pidana penjara, dan pencopotan jabatan.

Sebelumnya, pendirian pabrik tapioka di Desa Talangjembatan mendapat penolakan dari DPRD Lampung Utara. Bahkan, mereka akan segera menerbitkan rekomendasi kepada pemkab untuk menghentikan aktivitas sebelum pendirian pabrik. Penolakan dikarenakan lokasi pabrik di sana tidak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Lampung Utara.

Di sisi lain, Pemkab Lampung Utara bersikeras bahwa pendirian pabrik tapioka di lokasi tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan Perda RTRW. Mereka beralasan bahwa keberadaan pabrik itu dapat mendukung sektor perkebunan yang memang diatur dalam Perda RTRW.

Imam menuturkan, tindakan pejabat pemerintah yang meloloskan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW dapat dikenakan sanksi. Sanksinya berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

“Ancaman itu tertuang dalam pasal 17 angka 36 PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Cipta Kerja bagi mereka yang mengubah Pasal 73 UU Tata Ruang,” paparnya.

Di samping sanksi pidana dan denda itu, pejabat yang berwenang tersebut dapat dikenai pidana tambahan. Pidana tambahan itu berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.

Ia mengatakan, pada prinsipnya, pengaturan tata ruang itu bertujuan untuk kesejahteraan umum dan berkeadilan. Dengan demikian, apa pun alasan pemkab yang cenderung berpihak pada investasi dan meningkatkan kesejahteraan petani dinilainya hanya sebatas pembenaran saja.

“Lokasi pabrik itu adalah dataran tinggi yang limbahnya akan mengalir ke bawah jika pengelolaan limbahnya tidak baik,” tegas dia.

Hal ini jugalah yang menyebabkannya sangat mengapresiasi sikap penolakan dari DPRD Lampung Utara terkait pabrik tapioka. Langkah mereka dianggapnya telah sangat tepat karena setiap pelanggaran perda haruslah dilawan.

“Silakan dirikan pabrik di sana asalkan Perda RTRW-nya diubah dan mendapat persetujuan dari warga yang dilintasi oleh sungai,” sarannya.