Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Soal Penggelembungan Dana, Mantan Kadis Pendidikan Lampura Buang Badan

Soal Penggelembungan Dana, Mantan Kadis Pendidikan Lampura Buang Badan

387
BERBAGI
M. Ilyas Suharis
M. Ilyas Suharis

Feaby/Teraslampung.com

KOTABUMI–Mantan Kepala Dinas Pendidikan, M. Isya Sulharis terkesan buang badan. Ia seolah-olah melemparkan kesalahan kepada pihak rekanan seputar temuan penggelembungan atau mark up dalam proyek pengadaan peralatan SMK tahun 2014.

“Yang buat ininya (spesifikasi barang) kan bukan saya. Speknya kan ada. Mereka (rekanan) kan beli sesuai spek (spesifikasi),” kelit M. Isya saat ditemui di SMAN 3 Kotabumi, Senin (12/10).

Pria  yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Lampung Utara itu mengaku belum mengetahui apakah uang kerugian daerah akibat adanya penggelembungan nilai kontrak tersebut telah dikembalikan oleh pihak rekanan atau tidak. Padahal jelas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan provinsi Lampung tahun 2014, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lampung Utara agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menarik dan menyetor ke kas daerah atas indikasi kerugian daerah sebesar Rp36,7 juta tersebut.

“Saya belum cek. Saya kan sudah pindah. Nanti saya cek. Saya juga baru tahu kabarnya itu,” dalih dia lagi.

M. Isya mengatakan akan mengirimkan surat kepada pihak rekanan yang menjadi pemenang proyek itu untuk segera mengembalikan uang tersebut kepada kas daerah apabila memang dana itu belum dikembalikan. Sebab, menurutnya, tak ada alasan bagi pihak rekanan untuk tidak mengembalikan dana itu dan akan kembali menjadi temuan BPK jika tak segera dikembalikan.

“Kalau itu harus dikembaliin. Kami surati pengusahanya. Suruh kembaliin (uang itu). Kalau enggak tahun depan dilihat (jadi temuan BPK) lagi itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan  Povinsi Lampung mengendus adanya praktik penggelembungan (mark up)  atau pemahalan harga kontrak dalam proyek pengadaan peralatan administrasi perkantoran untuk SMK yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Lampung Utara tahun 2014.

Akibat pembengkakan nilai kontrak tersebut, terjadi kerugian daerah sebesar Rp36.755.000 dari nilai proyek yang jumlahnya mencapai Rp199.966.000. Dugaan adanya mark up ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung dengan nomor 26 C/LHP/XVIII.BLP/05/2015 pada tanggal 22 Mei 2015.

Menyikapi temuan ini, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lampung Utara agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menarik dana dan menyetor ke kas daerah atas indikasi kerugian daerah sebesar Rp36,7 juta tersebut dan menginstrusikan PPK lebih cermat dalam menetapkan HPS.