Beranda Politik DPRD Lampung Soal Penggusuran, Dewan Nilai PT KAI Tanjungkarang Semena-mena

Soal Penggusuran, Dewan Nilai PT KAI Tanjungkarang Semena-mena

1510
BERBAGI

TERASLAMPUNG.COM —  Komisi I DPRD Lampung menilai PT KAI Divre IV Tanjungkarang semena-mena dalam melakukan penggusuran terhadap rumah warga yang diklaim sebagai aset PT KAI di Jalan Manggis, No. 86A Pasirgintung Tanjungkarang Pusat, Kamis, 27 Februari 2020.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Lampung, Yozi Rizal, penggusuran itu telah mengabaikan  rekomendasi DPRD Provinsi Lampung.

“Secara kelembangaan DPRD Provinsi Lampung pernah mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 005/1953/III.01/2017 tertanggal 11 Desember 2017 yang ditujukan kepada PT KAI dan ditandatangani Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal. Dalam surat rekomendasi itu ditegaskan agar PT KAI tidak melakukan ekseksusi terlebih dahulu sebelum duduk perkara yang jelas,” kata Yozi Rizal.

Menurut Yozi Rizal,dalam surat rekomendasi tersebut disebutkan bahwa: pertama, dalam rangka pelaksanaan tugas, agar PT KAI mengutamakan aspek persusif dan menekan semaksimal mungkin terjadinya ketegangan di masyarakat.

Kedua, sambil menunggu keputusan dari pihak yang berwenang, DPRD Lampung menyarankan  untuk menghentikan, menunda dan menangguhkan penahanan lebih dahulu pelaksanaan sosialisasi, pengukuran dan penarikan uang sewa lahan kepada masyarakat di areal yang disengketakan.

Ketiga, untuk kelancaran proses negoisasi diharapkan saudara PT KAI dapat memberikan salinan bukti groundkaart yang telah diautentifikasi pejabat yang berwenang kepada pihak LBH Bandar Lampung.

“Tiba-tiba hari ini ada eksekusi aset yang diklaim milik PT KAI. Kami dikasih tahu ada eksekusi secara sepihak oleh PT KAI. Seharuanya, PT KAI tidak melakukan tindakan sampai semuanya jelas,” katanya,

Menurut Yozi, saat ini masih simpang siur siapa yang memiliki legal standing terkait lahan tersebut. Sementara KAI mengklaim dengan grondkaart, tapi hal tersebut menjadi perdebatan.

“Ada yang lebih parah. Ada perkaytaan dari para pegawai PT KAI Divre IV Tanjungkarang, bahwa DPRD tidak memiliki urusan. Mereka terlihat cengengesan. Sebenarnya ini pelecehan, tapi kami biarkan saja dulu,” kata dia.

“Saya cuma bilang, jika PT KAI bertindak atas dasar lebih kuat dari massa rakyat karena merasa dibekingi aparat dengan mengesampingkan hukum, takutnya nanti massa rakyat meminta bantuan dari sana-sini lalu terjadi pertarungan secara bar-bar,” imbuhnya.

Yozi mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil PT KA Divre IV untuk memberikan penjelasan terkait penggusuran itu.

Selain Yozi, anggota Dewan yang tampak hadir dan memprotes penggusuran adalah Watoni Noerdin. Keduanya menemui korban yang digusur dan masyarakat yang terdampak dan tergabung dalam Forum Masyarakat Bersatu Pasir Gintung Raya (FMB Pasgira).

Kepada anggota Dewan, Oktarina, salah satu korban penggusuran,  mengaku ada upaya intimdasi yang dilakukan oleh oknum Polsuska PT KAI Divre IV.

Oktarina mengaku hendak dibenturkan kepalanya oleh oknum Polsuska ketika hendak menghadang penggusuran yang dilakukan PT KAI.

“Ada lima orang Polsuska yang narik saya, terus saya pindah untuk ngalangin penggusuran. Saya ngalangin pager, mereka (Polsuska) lompatin pager. Sebelumnya ada satu Polsuska yang ngotot di situ dia memang menghalangi kami, terus dia bilang, nanti palak kamu saya jedutin,” katanya.

Loading...