Soal Perhelatan ‘Purnama Tiyuh-Tiyuh’, Dinas Kominfo Tubaba Diduga Menyebarkan Informasi Palsu

Bagikan/Suka/Tweet:

Beberapa waktu lalu Kolektif Seni Tubaba (Gabungan seniman Tubaba lintas disiplin & teritori) telah menggelar “Purnama Tiyuh-tiyuh,” sebuah gelaran kebudayaan yang bertujuan melatih warga Tubaba menciptakan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutannya. Setelah acara, kami menemukan beberapa berita di media online yang kami duga menyebarkan informasi palsu. Ditulis secara serampangan, mengabaikan kaidah bahasa, lemah pengamatan, miskin verifikasi, didorong oleh motif tertentu yang ironisnya malah menyembunyikan substansi kegiatan atau fakta, gelaran budaya yang sedianya diinisiasi seniman atau masyarakat (bottom-up) yang menurut pemberitaan masih terkesan diinisiasi atau diselenggarakan oleh pemerintah atau dinas tertentu (top-down).

Informasi palsu sebagaimana yang dimaksud pada mulanya kami temukan pada postingan instagram Kominfo_tubaba. Keterangan fotonya memperlihatkan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tentu ini memalukan. Sebuah akun media sosial resmi lembaga pemerintahan memuat sebuah informasi yang ngawur. Meskipun sebuah caption instagram bukanlah karya jurnalistik, tapi jelas dalam setiap postingan caption kominfo_tubaba bertendensi menjadi sebuah berita singkat (straight news).

Informasi ngawur yang dimaksud adalah postingan bertanggal 29 Maret dengan tagline: “Bupati: Festival Seni dan Budaya Menjadi Salah Satu Jalan Terbentuknya Karakter Masyarakat yang Layak Tubaba”. Tak ada yang salah dengan tagline tersebut, namun bila kita telisik lebih jeli akan terlihat banyak kengawurannya.

Pada paragrap pertama saja telah salah menyebut konteks acara “Pagelaran Kesenian Budaya Tiyuh/Desa se-Kabupaten Tulang Bawang Barat atau yang disebut Purnama Tiyuh-tiyuh” kemudian tidak lengkap menyebut venue acara tertulis “Di Sesat Agung Komplek Islamik Center Kabupaten Setempat” (ejaan sesuai aslinya). Sedangkan nama resmi venue acara “Sessat Agung Bumi Gayo Ragem Sai Mangi Wawai”, penyebutan nama lengkap tersebut penting sebagai informasi kepada khalayak umum, sekaligus penghormatan terhadap Federasi Marga Empat Tubaba, lembaga adat yang telah memberikan nama tersebut melalui sebuah rapat adat (Peppung adat). Nama tersebut dibuat untuk digaungkan, bukan untuk disembunyikan. Tanpa menyebut penyelenggara acara, wajar jika postingan tersebut tidak paham konteks acara. Padahal acara ini bukanlah semata pagelaran kesenian budaya desa se-kabupaten Tubaba (seperti yang tertulis), lebih dari itu kegiatan ini merupakan proses menciptakan atmosfir kebudayaan yang lebih komprehensif dan substansial. Panitia telah mengirim rilis resmi sebelum acara, dan telah pula disebar sebagai berita pada banyak media online. Oleh sebab itu, kebodohan terhadap konteks acara sebagaimana yang dimaksud, kami percaya berasal dari kemalasan pihak terkait untuk membaca dan atau mengumpulkan informasi.

Setelah ditelusuri pada laman google, caption Instagram kominfo-tubaba bukanlah yang pertama mengunggah berita tersebut, media online nenemonews adalah yang pertama kali mengunggah berita dengan judul “Bupati Umar buka Pagelaran Purnama Tiyuh-tiyuh” (isinya plus kesalahan-kesalahan kaidah bahasa nyaris sama!). Instagram kominfo_tubaba baru mengunggah berita tersebut pada tanggal 29 Maret. Pertanyaannya adalah apakah Instagram kominfo_tubaba mencaplok begitu saja berita yang kulitas jurnalistiknya begitu buruk dari nenemonwes? Kemudian berturut-turut Warta 9 mengunggah berita pada tanggal 29 Maret, Lampung Visual pada tanggal 29 Maret, Harian Lentera pada tanggal 29 Maret, dan terbaru Rumah Berita tanggal 30 Maret. Isinya persis sama, yang berbeda hanya judulnya saja. Judul yang digunakan oleh Warta 9 “ Festival Purnama Tiyuh-tiyuh di Tubaba

Dibuka” (ejaan asli) adalah judul yang keliru, tidak bertanggung jawab dan ngawur. Tidak ada Festival bermana Festival Purnama Tiyuh-tiyuh. Omong kosong. Selain itu kolektif Seni Tubaba tidak sembarangan menyebut sebuah acara sebagai “Festival,” kami memiliki standar tersendiri untuk sebuah kegiatan layak disebut Festival. Merujuk pada festival-festival yang telah kami gelar (Sebagian bertaraf internasional!) proses festival memiliki cara kerja tersendiri. Sementara “Purnama Tiyuh-tiyuh” kami gunakan sebagai ruang latihan untuk membuat event kesenian yang lebih bergengsi, seperti festival yang biasa kami gelar.

Dalam kaitannya penulis berita ditemukan keterangan berbeda-beda; pencantuman penulis berita pada Warta 9 tertulis penulis berita Junanda, pada Lenteranews tertulis Sudirman. Pada Nenemo News, Lampung Visual dan Rumah Berita terdapat keterangan di awal atau di akhir berita sebagai adv atau advertorial/iklan. Tumbuh lagi satu pertanyaan, apakah Kominfo Tubaba menggunakan uang negara hanya untuk membuat berita dengan kualitas buruk dan menyesatkan?

Dari sekian banyak kesalahan, seperti tanda baca, struktur kalimat dan lain-lain, yang paling parah adalah kutipan pidato Bupati Tubaba. Kami pastikan kutipan terhadap pidato Bupati Tubaba bukan hanya tidak akurat, bukan pula diplintir beberapa kata tapi diganti dengan kalimat yang berbeda.

Yang kami maksud dengan kalimat yang diganti adalah seperti berikut. Pada berita tertulis “ Kita sebenarnya sudah memfasilitasi tempat dan orang-orang yang bekerja untuk acara itu, namun ditahun ini memang masih dalam pandemik, Anggaran dan Pendapatan Belanda Daerah (APBD) Kabupaten juga sangat minim sehingga dengan hadirnya kolaboratir itu juga sangat membantu proses penyelenggaraan kegiatan ini, ungkapnya” (ejaan sesuai aslinya). Faktanya kalimat ini tidak ada di dalam pidato Bupati, untuk memastikan silahkan menonton akun youtube TVRI Lampung Official.

Pidato Bupati dimulai pada menit ke 37:29 hingga 43:51, pidato berdurasi 6 menit 22 detik tersebut telah diplintir dengan hanya mengutip beberapa kalimat dan menghilangkan kalimat lain, yang sesungguhnya lebih faktual. Ekspresi kekecewaan Bupati pada seorang kepala dinas terungkap dalam pidatonya “Tetapi memang saya kaget, sebagai Bupati Tubaba, ada program kebudayaan yang hilang, diputus, sayang saya hanya tinggal dua bulan, kalau tidak pasti ada yang berangkat. Hanya menukar sebuah anggaran dengan kepercayaan kita untuk masa depan, kita tidak pernah ada anggaran besar untuk melaksanakan pagelaran ini,” (dikutip secara verbatim).

Tugas Diskominfo di sebuah kabupaten adalah membantu seorang Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan daerah. Mungkinkah unggahan Instagram Kominfo Tubaba berniat dengan caranya sendiri mendinginkan suasana setelah pidato perwakilan kolektif Seni Tubaba secara terbuka mengecam hilangnya satu program kebudayaan, meskipun itu sudah dianggarkan? Pidato Bupati kemudian menegaskan hal yang sama. Tapi apakah harus dengan cara memelintir pidato Bupati sedemikian rupa dan cara-cara kerja jurnalistik yang sangat buruk? Menghilangkan bagian tertentu pidato Bupati dan menambah kalimat lain yang secara faktual tidak bisa dibuktikan sama sekali tidak bisa dibenarkan. Tindakan itu sama sekali tidak membantu mendinginkan situasi, tidak pula menambah seorang integritas Bupati secara pribadi maupun sebagai kepala daerah. Ada tendensi menghadirkan kalimat tersebut justru untuk menyembunyikan fakta bahwa seorang kepala dinas yang membidangi kebudayaan, dalam hal ini Kadisporapar tidak bisa menjalankan kewajibannya.

Tubaba telah memiliki dokumen Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang bisa diakses oleh siapa pun di laman Kemendibud. PPKD dan program-program implementatifnya merupakan penerjemahan dari Undang-undang Pemajuan Kebudayaan yang telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada bulan Mei 2017.

Sementara Kementerian Dalam Negeri melalui radiogram Nomor 005/1094/ Bangda tanggal 15 Februari 2022 hal tindak lanjut PPKD dan Surat Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Riset dan Teknologi RI Nomor 0525/F1/KB.00.00/2022 tanggal 24 Januari 2022 menyatakan bahwa PPKD digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dengan melihat substansi dari UU pemajuan kebudayaan, PPKD dan radiogram Kemendagri jelas bisa dipahami bahwa program kebudyaan sifatnya wajib dilaksankan. Meskipun di dalam sebuah kabupaten terjadi penggantian kepala daerah.

Fakta bahwa Kadispora Tubaba menghapus program kebudayaan strategis (Tubaba Art Festival 2022) adalah sebuah kesalahan. Dalam konteks itulah relevansi pidato Bupati bisa ditelusuri. Tapi sayangnya sejumlah pemberitaan bukan malah menelusuri pernyataan dalam pidato Bupati tersebut, malah menghilangkan substansi dan menggantinya dengan informasi palsu. Tindakan demikian berarti telah mengaburkan fakta kesalahan seorang dinas terkait dan kesalahan itu dibebankan pada Bupati. Bupati telah dijadikan tameng bagi kekeliruan birokratis yang sama sekali tidak dilakukannya. Setelah acara “Purnama Tiyuh-tiyuh” Disporapar Tubaba berupaya menjalin komunikasi dengan para seniman dan budayawan untuk membicarakan penggantian kegiatan atau melanjutkan festival. Sayangnya Dinas Kominfo malas mencari informasi terkini dari persoalan tersebut. Pihak kolektif seni yang mencoba menghubungi kepala Dinas Kominfo Eri Budi Santoso, S.H., M.H. terkesan disepelekan.

Ironis jika mempertimbangkan seorang kepala Dinas Kominfo bergelar Sarjana Hukum tapi seperti abai terhadap rambu-rambu hukum, dalam hal ini sejumlah pasal dalam Undang undang pers dan kode etik jurnalistik. Kami sebagai panitia penyelenggara Purnama Tiyuh-tiyuh menyayangkan dengan tersebarnya berita yang tidak sesuai fakta tersebut. Padahal sebagai subjek kegiatan kami terbuka bekerjasama untuk membuat atmosfir paska acara menjadi lebih kondusif dan produktif. Pada akhirnya kami menggunakan hak kami baik sebagai penyelenggara acara maupun sebagai warga negara Indonesia, bahwa artikel ini merupakan sebuah hak jawab dan harus dimuat dalam Instagram kominfo_tubaba (atau media pengganti yang sepadan) dan seluruh jaringan medianya, dengan batas maksimal 2×24 Jam dari artikel ini disampaikan. Kami juga menuntut pihak-pihak terkait untuk meminta maaf secara terbuka.

Kolektif Seni Tubaba:

1. Sanggar Pakem

2. Sekolah Seni Tubaba

3. Garis Budaya

4. Tiyuh-tiyuh

5. Teater Klatak

6. Komunitas Film Tubaba

7. Mata Lensa

8. Komunitas Literasi Tubaba

9. Sanggar Tumang Rajou

10. Circus Art Show

11. Sekhar Bhumi

12. Dalam Studio Tubaba

13. Rahmat Coffee
[]

You cannot copy content of this page