Soal Perizinan, Eksekutif Diminta Jangan Hanya Tidur

  • Bagikan

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — DPRD Kota Bandarlampung menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung tidak tegas terhadap pengusaha nakal yang tidak mempunyai izin dalam mendirikan usahanya di Kota Tapis Berseri.

Pasalnya,rekomendasi penutupan dari Komisi I DPRD Kota terhadap CV.Sumber Niaga yang tidak mempunyai izin sejak tahun 2012 lalu,tidak mendapat respons positif dari eksekutif.

“Eksekutif maunya bertindak cepat,perintahkan Polisi Pamong Praja untuk menutup perusahaan itu.Eksekutifnya jangan tidur dong,”tegas Ketua Komisi I Dedi Yuginta di ruang Komisi I DPRD Bandarlampung, Selasa (9/12).

Menurut Dedi, DPRD telah melakukan fungsinya dalam menjalankan pengawasan,semestinya kinerja legislative dalam mengawasi persoalan perizinan di Kota Bandarlampung,harus bersinergis dengan eksekutif.

Jika rekomendasi penutupan terhadap perusahaan milik Nuryadi alias Ataw itu tidak segera ditindak lanjuti,dikhawatirkan akan menambah catatan buruk Pemkot bandarlampung dalam mengelola perizinan.

“Kita sama-sama tahu,jika pengelolaan perizinan di bandarlampung mendapat raport merah dari BPK,salah satu rendahnya kinerja tersebut karena tidak tegasnya pemkot dan terlalu banyak memberikan toleransi kepada pengusaha,ini kan tidak baik,”tandas Dedi.

Dedi mengancam,jika eksekutif tidak segera menindaklanjuti rekomendasi penutupan perusahaan batching plan itu, Komisi I akan segera mengagendakan pemanggilan kepada pihak terkait untuk diminta keterangan terkait tidak diresponsya rekomendasi tersebut.

“Eksekutifnya akan kita panggil,serta Polisi Pamong Prajanya,serta satuan kerja lainnya yang terkait dalam persolaan ini,”ucap Politisi PDIP-P ini.

Wakil Ketua Komisi I Ernita Siddik,menyesalkan sikap pemkot yang tidak tanggap dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh mereka. Menurut Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Bandarlampung ini, sudah menginjak minggu ketiga rekomendasi itu telah dilayangkan ke Pemkot, tetapi  sampai sekarang tidak ada sama sekali tindakan tegas yang dilakukan.

“Ini ada apa,sudah tiga minggu rekoemndasi itu kita kirimkan,mengapa belum juga di eksekusi,komisi I telah menjalankan tugasnya dengan mengeluarkan rekomendasi,semestinya pemkot juga harus cepat untuk menindaklanjutinya,”ungkap Ernita.

Menurut Ernita, jika rekomendasi itu berlarut-larut dan tidak segera disikapi oleh Walikota Bandarlampung,  hal ini akan membuat pengusaha lain mengikuti jejak CV.Sumber Niaga, yakni mendirikan usaha namun tidak mengurus izin.

“Ini kan ada kaitannya dengan PAD. Jika pengusaha mengurus izin maka otomatis ada pemasukan  ke kas daerah. Jika terus menerus seperti ini,yakin banyak pengusaha yang akan mengikuti jejak CV.Sumber Niaga. Kami tidak ada tanggapan sama sekali,”kata istri politikus Partai Demokrat Lampung, Yandri Nazir, itu.


Rizki/Dewira

  • Bagikan