Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Soal Pemintaan Pembatalan Rolling, Sri Widodo Bantah Terima Surat dari Kemendari

Soal Pemintaan Pembatalan Rolling, Sri Widodo Bantah Terima Surat dari Kemendari

382
BERBAGI
Pelaksana Tugas Bupati Lampung Utara, Sri Widodo
Pelaksana Tugas Bupati Lampung Utara, Sri Widodo

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi — Pelaksana Tugas Bupati Lampung Utara, Sri Widodo ‘membantah’ telah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri yang berisikan pembatalan promosi/mutasi/pencopotan jabatan dl lingkungan Pemkab Lampung Utara.

‘Bantahan’ ini disampaikan oleh Sri Widodo kepada  Teraslampung.com usai menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2017 di gedung DPRD, Rabu pagi (2/5/2018).

‎”Coba ditanya aja di Kemendagri. Sudah dikirim atau belum?” kata dia sembari berlalu meninggalkan kerumunan wartawan.

‘Bantahan Sri Widodo ini jelas bertolak belakang dengan pernyataan (mantan) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Lampung Utara, Hendry pada Senin (16/4/2018).

Saat itu, Hendry mengatakan bahwa Kemendagri‎ telah mengirimkan surat pembatalan itu kepada Sri Widodo melalui Pejabat Sementara Gubernur Lampung, Didik Suprayitno.

‎”Kami memang belum dapat bertemu dengan beliau (Didik Suprayitno,red) tapi berdasarkan hasil wawancara wartawan dengan beliau hari ini, Kemendagri sudah keluarkan putusan bahwa rolling Lampura harus dibatalkan,” papar (mantan) Kepala Bagian Hukum Sekretaris Kabupaten Lampura, Hendry saat itu.

‎Hendry menuturkan, keputusan untuk meminta pembatalan ini ditegaskan dalam surat yang dikirimkan oleh pihak Kemendagri kepadanya. Bahkan, surat ‘sakti’ itu telah dikirimkannya pada Pelaksana Tugas Bupati, Sri Widodo.

“Sesuai dengan pernyataan beliau, surat yang berisikan permintaan pembatalan itu sudah dikirimkan keada pak Sri Widodo,” jelasnya.

Dengan demikian, menurut Hendry, tidak ada alasan bagi Plt Bupati, Sri Widodo untuk tidak menjalankan apa yang telah diinstrusikan tersebut. Keputusan dari pihak Kemendagri ini tentu tidak sembarangan karena berpijak pada aturan yang ada.

“Sebagai pemimpin, beliau (Sri Widodo,red) wajib menjalankan yang berlandaskan pada aturan,” tegas dia.