Soal Polemik Sekwan, HMI Berharap Eksekutif-Legislatif Lampura Segera Cari Solusi

  • Bagikan
Ketua HMI Kotabumi, Exsadi

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Silang pendapat yang terjadi antara eksekutif dengan legislatif yang menghiasi berbagai pemberitaan media masa rupanya tak luput dari perhatian Himpunan Mahasiswa Islam ‎(HMI) Lampung Utara.

Menurut penilaian Ketua Umum HMI, Exsadi, terjadinya persoalan ini merupakan bukti nyata ketidakharmonisan hububgan antara pihak eksekutif dan legislatif. Padahal, imbas dari ketidakharmonisan ini dapat berdampat negatif terhadap kinerja DPRD selaku representasi atau perwakilan rakyat.

“Polemik ini potret ketidakharmonisan antara Pemkab dengan DPRD. Khawatirnya, persoalan ini akan mengganggu produktivitas kinerja DPRD,” tulisanya dalam rilis yang diterima Teraslampung.com, Rabu (18/1/2017).

HMI, menurut Exsadi, ‎sangat menyayangkan kebijakan ‘sepihak’ Pemkab dalam menentukan Adrie sebagai Sekwan yang dilakukan tanpa meminta persetujuan kepada pihak legislatif erlebih dulu. Padahal, pasal yang mengatur tentang persetujuan ini telah diatur dalam Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah.

“Pemkab dan DPRD harus tanggap dengan persoalan ini agar tak berlarut – berlarut dan hanya menyita energi saja,” terusnya.

Aktivis muda ini, mendesak Pemkab dan DPRD bergerak cepat untuk mencari solusi terbaik dalam persoalan ini. Ia khawatir, silang sengkarut persoalan itu akan membuat hubungan DPRD dengan Pemkab menjadi tak harmonis sehingga dapat laju pemerintahan dan pembangunan.

‎”Bagaimana memikirkan arah pembangunan Lampura jika saja eksekutif dan Legislatif tidak tuintas menyelesaikan konflik yg hari ini terjadi,” katanya.

  • Bagikan
You cannot copy content of this page