Feaby|Teraslampung.com
Kotabumi–Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Lampung tak membantah maupun membenarkan adanya kemungkinan peningkatan permasalahan keuangan tahun 2022 di Sekretariat DPRD Lampung Utara.
“Pada intinya, belum bisa saya sampaikan (mengenai hal itu)” kata Ketua Tim BPK yang memeriksa keuangan Pemkab Lampung Utara, Bari, Senin (30/1/2023).
Ia beralasan, hal itu dikarenakan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Pemkab Lampung Utara hingga kini masih berlangsung. Jika memang pemeriksaan itu telah rampung dilakukan, pihaknya akan segera menyampaikannya pada instansi terkait.
“Kalau memang sudah kelar, nanti kami sampaikan hasilnya,” terangnya.
Sementara saat disinggung mengenai belum tuntasnya pengembalian anggaran tahun 2021 yang menjadi temuan mereka di Sekretariat DPRD, Bari mengaku, akan membahasnya terlebih dulu dengan pihak inspektorat. Sebab, dalam pemeriksaan pada tahun lalu tersebut, ia belum masuk ke dalam tim BPK.
“Saya belum bisa ngomong karena saya bukan anggota tim pada tahun lalu,” jelas dia.
Sebelumnya, pengelolaan anggaran tahun 2022 di Sekretariat DPRD ramai dikabarkan bermasalah. Total anggaran yang bermasalah dikabarkan mencapai sekitar Rp3,3 miliar.
Parahnya lagi, uang negara sebesar itu dikabarkan masuk ke dalam rekening pribadi sejumlah oknum pegawai di sana. Kemungkinan itu secara tersirat dibenarkan oleh Sekretariat DPRD Lampung Utara, Eka Dharma Tohir. Uang yang diduga masuk ke rekening pribadi itu besarannya bervariasi. Ada yang sebesar Rp1,9 miliar, ada yang Rp900 juta, dan juga Rp400 juta, serta Rp700 juta.
