Soal Rohingya, Ini Alasan Kita Tidak Percaya kepada Aung San Suu Kyi

  • Bagikan
Aung San Suu Kyi. (Foto: © Wikimedia.org/CC BY-SA 2.0)

SAAT ini jutaan mata sedang tertuju ke Myanmar, sebuah negara yang masuk wilayah Asia Tenggara yang dulu bernama Burma. Tatapan tajam mengarah ke Aung San Suu Kyi, pemimpin Myanmar yang gagal jadi presiden meskipun memenangi pemilu. Jutaan orang marah karena pembersihan etnis Rohingya di negara bagian Rakhine begitu telanjang terhampar di depan mata, meskipun dengan berbagai cara pemerintah dan militer Myanmar membantahnya.

Dalam dua hari terakhir, gelombang protes atas kebiadaman tentara dan aparat keamanan Myanmar terhadap warga etnis Rohingya terjadi di mana-mana. Pada Sabtu (2/9/2017), unjuk rasa terjadi di depan Kedubes Myanmar. Linimasa Facebook dipenuhi kecamatan keras terhadap Aung San Suu Kyi dan militer Myanmar.

Kemarin (1/9/2017), 13 peraih Nobel mengirim surat terbuka ke Dewan Keamanan PBB untuk mengkritik pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi dalam menyelesaikan masalah etnis Rohingya. Mereka mengingatkan tentang tragedi pembasmian etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ke-13 peraih Nobel itu adalah Muhammad Yusuf, Uskup Desmond Tutu, Malala Yousafzai, Jose Ramos Horta, Tawakul Karman, Shirin Ebadi, Betty Williams, Mairead Maguire, Oscar Arias, Jody Willliams, Leymah Gbowee, Sir Richard J. Roberts, dan Elizabeth Blackburn.Protes mereka dimuat di harian Inggris, The Guardian.

Para peraih Nobel itu menyatakan serangan militer Myanmar telah membunuh ratusan orang termasuk anak-anak, pemerkosaan terhadap perempuan, pembakaran rumah dan penangkapan terhadap warga sipil secara semena-mena.

Mereka menyayangkan pemerintahan Myanmar menutup akses organisasi bantuan kemanusian. Menurut mereka. penolakan itu akan menciptakan krisis kemanusiaan yang sangat mengerikan di kawasan yang sudah sangat miskin.

Para peraih Nobel dan tokoh serta aktivis ini menilai pemerintah Myanmar bertindak sangat tidak proporsional dalam menyelesaikan masalah Rohingya.

Semua upaya lobi pemimpin negara-negara lain pun tertutup. Hanya kepada pemerintah Indonesia Aung San Suu Kyi dan petinggi Myanmar mau membuka diri. Namun, upaya lobi dan tekanan politik Indonesia hasilnya tidak bisa begitu diharapkan. Hal itu mengingat keputusan soal kebijakan Myanmar tidak semata-mata berada di tangan Suu Kyi, tetapi militer. Secara de facto Sukyi adalah pemimpin Myanmar, tetapi ia berada di bawah ketiak junta militer.

Sudah cukup banyak alasan kenapa warga dunia tidak boleh begitu berharap kepada Aung San Suu Kyi. Selain karena dia masih berada “di bawah kendali junta militer”, beberapa sikap dan pernyataan Suu Kyi tidak mencerminkan sosok yang mencintai perdamaan, menjunjung tinggi harkat kemanusian, dan demokratis. Suu Kyi adalah seorang rasialis. Ia berbeda sikap dengan saat dirinya masih menjadi musuh junta militer Myanmar.

Bukti paling gamblang bahwa Suu Kyi seorang rasialis adalah pernyataanya usai diwawancarai reporter BBC,  Mishail Husain, yang beragama Islam. Secara tersirat Suu Kyi menyesal memberikan keterangan kepada jurnalis yang baru belakangan diketahui seorang muslim.

“Tak ada seorang pun yang memberitahu bahwa saya akan diwawancarai oleh seorang Muslim,” kata Suu Kyi,  setelah  diwawancarai oleh Mishail Husain, untuk program BBC Today, pada Oktober 2013.

Kutipan itu menjadi heboh setelah termuat dalam buku biografi Suu Kyi, The Lady and The Generals –ditulis Peter Popham, jurnalis The Independent.

Aung San Suu Kyi mungkin lupa bahwa ia menerima Nobel Perdamaian karena ia berjuang untuk kebebasan dan kemanusiaan. Ia menjadi simbol perlawanan rakyat Myanmar terhadap junta militer yang berkuasa.

Dulu, pidato Suu Kyi serupa sihir yang membuat dunia takjub. Saat menjadi tahanan di rumahnya di Yangoon pada  15 Maret 1996 misalnya, Suu Khyi lantang berbicara tentang kebebasan dari rasa takut. Pidatonya itu ada dalam buku Freedom from Fear.

Kala itu Suu Kyi mengatakan rasa takut membuat manusia menjadi lemah. Menurutnya bukan kekuasaan yang membuat manusia jadi jahat, tetapi rasa takut.

“Agar kita bisa bebas dari rasa takut, kita harus berani!” katanya.

Dulu , ketika masih menjadi tahahan rumah,  Suu Kyi berjanji akan memperjuangkan demokrasi di negranya. Ia mencita-citakan Myanmar menjadi negara demokratis dan menghargai hak asasi manusia.

Fakta kini menunjukkan bahwa Aung San Suu Kyi — bersama militer Myanmar — muncul sebagai sosok menakutkan. Ia diam seribu bahasa ketika ada seorang tokoh Budha mengikrarkan “menyingkirkan” orang-orang Rohingya. Ia tidak mengakui Rohingya sebagai bagian penting dari Myanmar. Rohingnya, menurut pemerintah Myanmar, bukanlah Myanmar.

Sama seperti militer Myanmar, di banyak kesempatan Suu Kyi juga membantah militer dan pihak keamanan Myanmar melakukan pembersihan etnis Rohingya. Pemerintah Myanmar juga menolak wartawan untuk meliput di wilayah Rakhine. Akses wartawan (juga tim PBB) untuk melakukan verifikasi terhadap kekejian di Rakhine ditutup. Sebaliknya, pemerintah Myanmar hobi melansir berita baik yang seolah-olah tidak apa-apa di Rakhine.

Meskipun minoritas di Myanmar, etnis Rohingya jumlahnya tidak sedikit. Ada satu juta lebih warga Rohingya di Myanmar. Hidup mereka melata sejak beberapa tahun lalu, pasca-tragedi yang oleh pemerintahan Myanmar sebut sebagai “serangan milisi” terhadap pemerintah (aparar keamanan). Dalam serangan terhadap polisi, beberapa tahun lalu, beberapa polisi Myanmar tewas. Dan itu mereka jadikan alasan untuk menumpas “ekstrimis” dan melakukan kebiadaban terhadap warga Rohingya.

Kebiadaban kembali terjadi pada Jumat pekan lalu menyusul tuduhan “serangan milisi” terhadap polisi. Rumah-rumah di perkampungan Rohingya dibakar. Banyak warga dibunuh. Beberapa warga Rohingnya berusaha melarikan diri dengan perahu ke Bangladesh. Malangnya, banyak yang gagal karena perahunya terbalik. Kalaupun berhasil tiba di Bangladesh, mereka akan ditolak di sana karena pemerintah Bangladesh sudah lama woro-woro tidak mau menerima pengungsi.

Sampai hari ini Aung San Suu Kyi tetap diam. Padahal, tidak hanya jutaan pasang mata yang mengarahkan pandangan kepadanya. Sekjen PBB pun sudah menunjukkan kegeramannya terhadap sikap pemerintah Myanmar dalam mengatasi masalah Rohingya.

Aung San Suu Kyi memang pemimpin Myanmar. Ia pemenang pemilu, tetapi tidak bisa jadi presiden karena suaminya orang Inggris. Sebagai pemimpin dan pemenang pemilu, Suu Kyi tetap tidak bisa menundukkan militer. Meskipun faktanya ia pemimpin, di balik fakta itu ada fakta lain bahwa pemimpin yang sebenarnya saat ini di Myanmar tetaplah tentara.

Pembunuhan dan kebiadaban terhadap orang-orang Rohingnya di Myanmar tidak bisa dihentikan selama bos besar tentara Myanmar tidak menghentikannya. Dia adalah Jenderal Min Aung Hlaing, Komandan Militer Myanmar. Jenderal inilah yang merestuai genosida terhadap muslim Rohingya dengan alasan Myanmar tidak memiliki (orang-orang) Rohingya. Menurut Jenderal Ming Aung Hilaing, Rohingya bukanlah bagian dari Myanmar.

Kini tak ada alasan untuk memercayai “wajah seolah tanpa dosa” yang terpancar dari mata perempuan berusia 71 tahun itu.

Oyos Saroso H.N.

BACA JUGA: Hari Ini Menlu Retno Marsudi Bertemu Aung San Suu Kyi dan Jenderal Min Aung Hlaing

 

  • Bagikan