Beranda News Kabar Desa Soal RPP BUM Desa, Ini Kata Menteri Abdul Halim Iskandar

Soal RPP BUM Desa, Ini Kata Menteri Abdul Halim Iskandar

79
BERBAGI
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat mengunjungi Wisata Hutan Bambu di Desa, Sumbermujur, Lumajang, Jawa Timur, Jumat (13/11/2020).

TERASLAMPUNG.COM, LUMAJANG–Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT)  Abdul Halim Iskandar didampingi istri Umi Lilik Nasriyah dan Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengunjungi Wisata Hutan Bambu di Desa, Sumbermujur, Lumajang, Jawa Timur, Jumat (13/11/2020).

BACA: Mendes PDTT Sosialisasikan Permendesa PDTT Nomor 13/2020 di Lumajang

Dalam kunjungan kerjanya itu Menteri Abdul Halim Iskandar menyosialisasikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas Penggunaan dana desa 2021.

“RPP yang kita susun sudah 100 persen, tinggal dibahas di lintas kementerian dan nanti akan ada penyelarasan di Kementerian Hukum dan HAM,” katanya.

Terkait dengan adanya pertanyaan tentang perubahan status BUM Desa, dari badan usaha menjadi badan hukum, Mendes PDTT  dengan tegas menjawab BUM Desa adalah badan hukum.

“Intinya BUM Desa adalah badan hukum. Jadi kalau dulu BUMDes adalah badan usaha, masih dipertanyakan kedudukannya sebagai badan hukum, sekarang jelas BUM Desa adalah badan hukum,” kata dia.

Menurutnya, sekarang BUM Desa adalah entitas baru yang kedudukannya setara dengan PT, koperasi, dan perkumpulan atau organisasi. Namun, ia mengatakan, BUM Desa memiliki eksklusifitas atau kekhususan.

BACA: Mendes PDTT: Visi Misi Calon Kepala Desa Mesti Mengacu pada SDGs Desa

Pertama, BUM Desa dikelola dengan cara kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, BUMDes ada dua model. Model yang pertama, BUM Desa yang didirikan oleh satu desa. Model yang kedua, BUM Desa Bersama (BUMDesma), yang didirikan lebih dari satu desa.

Ia menegaskan bahwa satu desa hanya boleh memiliki satu BUM Desa, tidak boleh satu desa mendirikan lebih dari satu BUM Desa.

“Dengan demikian, maka jumlah BUM Desa di Indonesia sebanyak-banyaknya setara dengan jumlah desa di Indonesia,” ujarnya.

“Tapi ketika ngomong BUMDesMa, bisa didirikan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena ngomong gerakan ekonomi desa itu kan skalanya kecil, tentu akan sangat maksimal kalau skalanya besar. Nah kalau skalanya besar itu pasti lintas desa, pasti kerja sama antar desa,” katanya.

Menurutnya, kerja sama antardesa termasuk di dalamnya untuk mendirikan BUMDesma tidak dibatasi oleh zonasi. Dengan catatan, antar desa tersebut saling menguntungkan.

“Desa di Lumajang bisa saja bekerja sama dengan desa di Sulawesi boleh, sangat boleh. Bangun kerja sama dengan desa di Sumatera boleh, yang penting saling menguntungkan,” ungkapnya.

Menteri Abdul Halim berharap dengan adanya BUMDesma dapat memotong mata rantai berkepanjangan yang menyebabkan harga menjadi mahal.

“Jadi komoditas unggulan di sana di bawa ke sini, komoditas unggulan di sini di bawa ke sana tanpa mata rantai pasokan yang panjang akhirnya harganya jadi murah. Karena tidak banyak mata rantai, itulah yang saya maksud pendirian BUMDesma atau kerja sama antar desa tidak dibatasi oleh zonasi. Yang penting sesama Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandasnya.