Soal Tunggakan Pajak Ribuan Randis, Ini Tanggapan Pemkab Lampung Utara

Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)
Bagikan/Suka/Tweet:

Feaby Handana | Teraslampung.com

Kotabumi–Asisten III Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Sofyan menyesalkan temuan mengenai ribuan kendaraan dinas mereka yang belum membayar pajak. Mestinya hal itu dapat dihindari jika saja para pemegang menyadari tentang pentingnya pajak.

“‎Pembayaran pajak itu merupakan kewajiban. Jadi, kabar tentang ribuan kendaraan yang menunggak pajak tentu sangat kami sesalkan,” tegasnya, Rabu (3/8/2022).

Sofyan memperkirakan, persoalan ini terjadi akibat rendahnya kesadaran para pemegang kendaraan dinas tentang kewajiban untuk membayar pajak. Apa pun dalihnya, tunggakan itu tidak dapat dibenarkan. Apalagi, anggaran untuk membayar pajak dapat dialokasikan oleh setiap perangkat daerah tiap tahunnya. Sumber dananya tak lain berasal dari anggaran daerah.

“Kalau pun memang kemampuan anggaran tidak mendukung, si pemegang kendaraan mestinya berinisiatif mengambil langkah lain dengan cara menggunakan anggaran pribadi,” kata dia.

Menyikapi fakta tersebut, pihaknya akan melakukan beberapa langkah penting. Antara lain menggelar apel kendaraan dinas hingga menyurati perangkat daerah agar menjadi langkah yang akan mereka ambil agar persoalan ini segera terselesaikan. Jika teguran tidak diindahkan, kendaraan dinas itu akan segera ditarik.

“Mengenai perbedaan data jumlah kendaraan dinas antara pihak terkait dengan aset, kami akan meminta pihak aset untuk segeramelakukan inventarisir aset‎ yang ada supaya didapat jumlah riil aset yang dimiliki,” kata dia.

‎Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung Utara, Andi Wijaya membenarkan, pembayaran pajak kendaraan dinas dapat dialokasikan ke dalam anggaran pemeliharaan kendaraan dinas. Setiap perangkat daerah dapat mengalokasikan anggaran itu tiap tahunnya.

“Besaran anggaran pemeliharaan itu sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020,” urainya.

Bukannya menjadi contoh yang baik dalam hal pajak, pejabat di ‎di lingkungan Pemkab Lampung Utara malah melakukan sebaliknya. Buktinya, dari 2.400 unit kendaraan dinas, baru 750 unit saja yang telah membayar pajak.

‎”Kalau dipersentasekan, jumlah kendaraan dinas yang sudah bayar pajak mungkin baru menyentuh sekitar 24-an persen,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan Wilayah VI Lampung Utara di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Mustafa Kamil di sela razia Pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN-KB) di kawasan tugu Alamsyah Ratu Perwira Negara, Kotabumi.

‎Ia menuturkan, lamanya tunggakan pajak dari ribuan kendaraan dinas itu bervariasi. Ada yang hanya setahun, dan ada juga yang menunggak hingga lima tahun lamanya. Total tunggakan pajak kendaraan – kendaraan dinas itu sangat fantastis karena hampir menyentuh Rp2 miliar.

“Total tunggakan pajak hingga Juni 2023 mencapai Rp1,8 miliar,” katanya.