Beranda Hukum Soal Upah Buruh, LBH dan FSBMM Laporkan PT BMI ke Polres Lamsel

Soal Upah Buruh, LBH dan FSBMM Laporkan PT BMI ke Polres Lamsel

91
BERBAGI
LBH Bandarlampung dan FSBMM) melaporkan PT Bumi Menara Internusa (BMI) ke Polres Lampung Selatan, Selasa 13 Agustus 2019.
LBH Bandarlampung dan FSBMM) melaporkan PT Bumi Menara Internusa (BMI) ke Polres Lampung Selatan, Selasa 13 Agustus 2019.

TERASLAMPUNG.COM — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung bersama Federasi Serikat Buruh Makan dan Minum (FSBMM) melaporkan PT Bumi Menara Internusa (BMI) ke Polres Lampung Selatan, Selasa 13 Agustus 2019.

Menurut Kepala Divisi Ekosob LBH Sumaindra Jarwadi laporan tersebut karena diduga PT. BMI melakukan tindak pidana ketenagakerjaan serta belum mendaftarkan sebagian pekerjanya menjadi peserta BPJS yang merupakan hak-hak pekerja untuk mendapat jaminan keselamatan di bidang ketenagakerjaan.

“Berdasarkan SK Gubernur Lampung No: 6/560/V.70/HK/2018 tentang penetapan upah minimum Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019 sebesar Rp2.365.835,84. Tapi faktanya praktek di lapangan buruh/pekerja di PT BMI hanya dijadikan buruh harian lepas yang mendapat upah di bawah UMR. Perlakuan ini diduga telah terjadi tindak pidana ketenagakerjaan,” jelas Sumaindra Jawardi yang akrab dipanggil Indra itu.

Indra mengatakan, berdasarkan pasal 19 ayat 1 dan 2 UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS perusahaan memiliki kewajiban yaitu: (1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS. (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

“Terhadap pelanggaran Pasal itu sesuai dengan Pasal 55 UU No 24 tahun 2011 Tentang BPJS mengatur: Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),” ungkapnya.

Selain itu,  kata Indra,  berdasarkan pasal 185 ayat 1 junto pasal 90 ayat 1 UU Ketenagakerjaan, perusahaan yang membayar upah di bawah minimum dikenakan sangsi pidan penjara satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100juta dan paling banyak Rp400juta.

Sedangkan pasal 90 ayat satu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatatakan: “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.”

Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan: “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

“Dengan persoalan itu dan sampai dengan hari ini masih berlanjut dan dilakukan oleh PT BMI. Maka LBH Bandar Lampung dan FSBMM meminta kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres Lampung selatan untuk menindak lanjuti permohonan pengaduan kami itu,” katanya.

Dandy Ibrahim

 

Loading...