Beranda Teras Berita Sopir Angkot yang Pernah Daftar Sebagai Bakal Calon Walikota Ini Kritik Keras...

Sopir Angkot yang Pernah Daftar Sebagai Bakal Calon Walikota Ini Kritik Keras Herman HN

142
BERBAGI
Badri usai mendafar sebagai bakal calon walikota Bandarlampung di DPC Partai Nasdem, Mei 2015 lalu. 

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com –– Badri, sopir angkot yang pernah melamar sebaga bakal calon walikota di beberapa parpol di Bandarlampung, buka suara terkait Pilkada Bandarlampung dan kepemimpinan Walikota Bandarlampung Herman H.N.

Dalam rilisnya yang dikirim ke Teraslampung.com dan sejumlah media, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)  itu menegaskan bahwa pilkada bukan solusi untuk mengubah keadaan, “Bangun kekuatan politik tandingan!” tegas Badri, Senin (3/8/2015).

Terkait Pilwakot Bandarlampung, Badri menyayangkan tidak ada pasangan calon yang bisa membawa perubahan untuk rakyat Kota Bandar lampung. Di antara tga pasangan calon yang akan maju pada Pilwakot, Desember 2015 mendatang, kata Badri, tidak ada satu pun yang memiliki program yang jelas untuk membangun bandar lampung dan menyejahterakan rakyatnya.

“Juga tidak ada pasangan calon yang memiliki konsep melibatkan rakyat dalam mengontrol program-program yang telah dijanjikan jika dirinya terpilih. Semua pasangan calon hanya bisa melakukan pencitraan dengan berbagai media, hal ini jelas-jelas merupakan pembohonan bagi rakyat,” kata dia.

Menurut Badri, Kota Bandarlampung di bawah kepemimpinan Walikota Herman HN tidak mengalami kemajuan yang signifikan.

“Berbagai persoalan masih saja membelit kehidupan rakyat miskin di Bandar Lampung. Walikota Herman HN, sejak berkuasa sebagai Walikota rajin melakukan penggusuran pasar-pasar tradisional yang banyak digunakan pedagang kecil untuk mencari nafkah,” katanya.

Badri mengatakan, kualitas layanan dan fasilitas kesehatan untuk warga miskin masih terbatas. Rakyat miskin yang hendak mengobati penyakit khusus, harus sabar mengantri berbulan-bulan untuk mendapat tindakan dokter spesialis.

“Tidak semua Rumah Sakit di Bandarlampung memiliki alat kesehatan yang lengkap. Banyak rakyat miskin yang harus dirujuk ke RS lain oleh karena tidak lengkapnya alat kesehatan di rumah sakit tersebut. Yang bikin rakyat marah,  beberapa tahun yang lalu publik di Bandar Lampung pernah dikejutkan dengan tindakan Rumah Sakit yang membuang pasien miskin,” ujarnya.

Badri juga menyoroti upah minimum tingkat kota yang ditetapkan oleh Walikota Herman HN sebesar Rp 1.600.000,- faktanya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup di Bandar Lampung. Berdasarkan hasil kajian serikat buruh, standar kebutuhan hidup di Banndarlampung sebesar Rp 3.200.000.

Pendistribusian RASKIN yang dilakukan oleh perangkat daerah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seharusnya setiap kepala kelurga mendapatkan 15 Kg, namun faktanya hanya mendapatkan 10 Kg. diduga terjadi penyelewengan. Namun sangat disayangkan tidak ada tindakan tegas dari Walikota Herman HN terhadap masalah ini.

Rl

Loading...