Beranda News Pusiban Staf Ahli Menristek: Kebijakan Berdasarkan Bukti Masih Minim

Staf Ahli Menristek: Kebijakan Berdasarkan Bukti Masih Minim

375
BERBAGI
Staf Ahli Menteri Riset dan Terkonologi (Menristek), Ali Ghufron Mukti
Staf Ahli Menteri Riset dan Terkonologi (Menristek), Ali Ghufron Mukti

TERASLAMPUNG.COM — Staf Ahli Menteri Riset dan Terkonologi (Menristek), Ali Ghufron Mukti, menyatakan pengambilan kebijakan pemerintah baik pada tingkat daerah maupun pusat masih lebih mengedepankan interest ketimbang berdasarkan bukti dan hasil-hasil riset.

“Riset masih disamakan dengan kegiatan administrasi. Project. Padahal sangat berbeda. Pemahaman riset dari pengambil kebijakan masih rendah,” kataAli Ghufron Mukti, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Litbang Regional Sumatera, di Bandarlampung, Rabu, 11 Maret 2020.

Rektor Universitas Trisakti itu mengatakan saat ini pemerintah tengah menata struktur organisasi kelitbangan pemerintah pusat, yang berubah sejalan terbitnya UU No.11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

“Mudah-mudahan akhir bulan ini keluar Peraturan Presidennya,” kata dia.

Menurutr Ali Gufron, masih rendahnya ketersediaan SDM peneliti di Indonesia. Rasio SDM peneliti secara nasional tercatat 1.071 orang per juta penduduk.

“Dari jumlah tersebut belum semua memiliki kualifikasi yang baik,” kata dia. “Seharusnya kebijakan kita berbasis riset, dan ekonomi kita berbasis inovasi.”

Hal senada disampaikan Deputi Kebijakan ASN LAN Muhammad Taufiq. Menurut Taufiq, selama ini belum ada sinergitas antarlembaga Litbang.

“Kalau ada pertemuan lembaga-lembaga Litbang, bingung. Tidak ada satu kesatuan arah riset. Akibatnya anggaran riset menjadi tidak optimal, karena fokus dan arah riset masih banyak tumpang tindih antara lembaga-lembaga Litbang. Masih terjadi lembaga-lembaga Litbang melakukan penelitian yang sama,” papar Taufiq.

Taufiq menambahkan, anggaran riset sebenarnya juga sebuah investasi. Riset-riset berkualitas merupakan aset berharga bagi pemerintah dan masyarakat. “Kita harus keras memerangi stigma bahwa hasil riset itu sebatas dokumen. Riset harus memberikan dampak untuk organisasi,” kata dia.

Karena itu, kata Taudfiq, forum koordinasi Litbang se-Sumatera ini menjadi penting dan strategis. Selama ini, banyak sekali lembaga Litbang, tapi tidak terjadi komunikasi di antara lembaga-lembaga itu.

“Masih kuat silo mentality atau mentalitas silo dalam birokrasi pemerintah daerah dan pusat. Yakni, sebuah kecenderungan organisasi tidak bersedia atau cenderung tertutup untuk berbagi informasi dengan departemen lain di perusahaan yang sama,” papar Taufiq.

Dia menambahkan, kurangnya budaya dan motivasi pembuatan kebijakan menerapkan prinsip kebijakan berbasis bukti. Harusnya, tidak ada pengambilan keputusan tanpa dipasok data.

“Harus ada tata kelola pengambilan keputusan berbasis bukti. Tidak cukup rapat-rapat, kemudian ambil konsensus, tanpa bukti apa-apa.”

Loading...