Opini  

Standar Etis Calon Kepala Daerah

Dr. Syarief Makhya (Foto: Istimewa)
Bagikan/Suka/Tweet:

Oleh Syarief Makhya

Menjelang pendaftaran calon kepala daerah untuk pilkada serentak di bulan November yang akan datang, sudah mulai bermunculan bakal calon yang hendak mencalonkan diri. Sesuai dengan Undang-Undang Pilkada, pada prinsipnya semua warga negara berhak untuk dipilih dan memilih. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa selain syarat-syarat formal, tetapi juga dalam realitas politik ada persyaratan bagi seorang calon kepala daerah yang dinilai oleh partai pengusung yaitu kemampuan bersaing dalam pilkada, memiliki basis dukungan politik, popularitas calon dan memiliki ongkos politik yang sangat tinggi. Situasi ini mengakibatkan akses bagi warga negara atau partai politik untuk mengusung calon kepala daerah menjadi sangat terbatas, dan proses seleksi calon pun sering kali bias oleh realitas pasar politik.

Dalam perspektif demikian, keputusan bisa dipengaruhi oleh kekuatan politik, dukungan finansial, popularitas, atau koneksi yang dimiliki oleh calon-calon tertentu. Fenomena ni mengindikasikan bahwa faktor-faktor nonformal dan kepentingan tertentu dalam pasar politik sering memainkan peran lebih besar dalam menentukan siapa yang menjadi calon kepala daerah dibandingkan dengan kriteria resmi atau merit yang seharusnya lebih dominan dalam proses seleksi.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang kualitas demokrasi dan representasi politik dalam pilkada. Ketika persaingan politik lebih banyak didasarkan pada kemampuan finansial dan pengaruh superfisial daripada visi, kebijakan, dan kompetensi, maka substansi demokrasi lokal berisiko tergerus.

Rakyat memerlukan mekanisme yang lebih transparan dan adil dalam proses pemilihan kepala daerah agar pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan dan aspirasi mereka, bukan hanya hasil dari kemampuan finansial atau kampanye yang paling mengesankan secara visual dan hiburan. Konsekuensi logis dari persyaratan demikian, persaingan politik pada akhirnya sangat ditentukan oleh kemampuan mempengaruhi pemilih khususnya masyarakat lapisan bawah, yang menjadi pemilihi terbesar dan sangat mudah dipengaruhi oleh praktek politik uang, penampilan sosok calon yang memikat, atribut kampanye, dan fasilitas hiburan ( pentas seni, dangdutan, wayangan, dsb.).

Selama empat kali digelar pilkada langsung baik pemilihan walikota/bupati atau pemilihan gubernur, proses pemilihan menunjukan format dan dinamika politik yang sama. Yaitu diwarnai persaingan politik yang hanya mengandalkan persyaraan formal dan sama sekali mengabaikan standar etis dalam pilkada. Akibatnya, ada problem struktural yang mengkondisikan potret persaingan hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu seperti mantan pejabat sipil atau militer, pengusaha, artis-selebritis, dan tokoh tokoh lokal yang berpengaruh di masyarakat.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan diadakan pada bulan November mendatang diperkirakan akan menunjukkan pola yang sama, yaitu mayoritas pemilih yang berasal dari masyarakat lapisan bawah cenderung membuat pilihan politik yang tidak rasional. Pemilihan mereka sering kali didasarkan pada persepsi terhadap figur pemimpin yang berkaitan dengan ikatan primordial, kesamaan agama dan sikap pragmatis, bukan pada evaluasi kritis terhadap visi, program, atau kompetensi kandidat.

Fenomena ini menunjukkan tantangan signifikan dalam menciptakan proses demokrasi yang matang; keputusan pemilih didasarkan pada pertimbangan yang lebih mendalam dan objektif.

Standar Etis Calon Kepala Daerah

Masalah mendasar calon kepala daerah yang hanya bisa terseleksi oleh kepentingan partai politik dan bisa mengikuti kontestasi dalam pilkada disebabkan mekanisme pasar politik yang mengkondisikan tidak bisa muncul calon alternatif dan konsekuensi logisnya mengabaikan isu standar etis dalam pencalonan kepala daerah.

Standar etis untuk calon kepala daerah yaitu memiliki prinsip etis antara lain integritas, memiliki kepemimpinan etis, jujur, memiliki visi untuk bekerja memmentingakan kepentingan publik, adil dan bertanggunjawab atas penggunaan anggaran dan sumber daya publik lainnya.

Dengan demikian, standar etis ini penting untuk memastikan bahwa calon kepala daerah akan bekerja dengan cara yang mendukung kepercayaan publik dan memperkuat fondasi demokrasi. Selain itu, masyarakat juga memegang peranan penting dalam menuntut dan memastikan bahwa calon kepala daerah mereka memenuhi standar etis yang tinggi.

Regulasi pilkada untuk tidak bisa menerapkan standar etis calon kepala daerah karena condong lebih terikat denan ketentuan yang secara eksplisit diatur dalam regulasi pilkada. Misalnya, dalam regulasi (UU Pilkada) diatur calon kepala daerah harus membuat visi, misi, dan program. Namun, visi, misi, dan proogram  sering hanya dibuat sebatas untuk memenuhi persyaratan pencalonan. Apakah visi, misi, dan program tersebut layak, berdampak pada perubahan kemajuan daerah, atau membawa inovasi di daerahnya ridak dimasalahkan.

Dalam kasus lain, ada calon yang pernah bermasalah secara hukum, tetapi masih dimungkinkan untuk mencalonan diri, atau ada calon kepala daerah, karena putra seorang pejabat daerah, memiliki kekuatan finansial dan memiliki akses politik dia berani mencalonkan diri karena dukungan keluarga.

Dalam konteks saat ini, partai politik yang mengusung calon kepala daerah cenderung mengabaikan dimensi etis calon tersebut, dengan fokus utama pada elektabilitas dan dukungan yang bisa mereka kumpulkan. Selain itu, partai politik di tingkat daerah seringkali tidak memiliki visi, misi, atau program yang jelas yang menggambarkan komitmen mereka dalam memajukan daerah.

Oleh karena itu, jika standar etis tidak diterapkan dan partai politik tidak memiliki konsep yang jelas tentang tanggung jawab sosial dan politik mereka, maka fenomena pengabaian standar etis terhadap calon kepala daerah akan terus berulang dan memperlemah struktur demokrasi serta kepercayaan publik terhadap proses politik.***

* Dr. Syarief Makhya, M.Si, Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung