TERASLAMPUNG.COM, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta pemerintah daerah tidak menahan pemberian vaksin Covid-19 jika memang stok vaksin masih ada. Hal itu ia sampaikan untuk menanggapi adanya kabar kabupaten/kota merasa kekurangan atau benar-benar kekurangan vaksin Covid-19.
“(Daerah) Merasa kekurangan, karena umumnya di daerah-daerah, dia terima 1000 (dosis vaksin Covid-19), dia suntik hanya 500 (dosis), yang 500 (dosis) hanya ditahan sebagai stok untuk dosis kedua,” kata Menkes pada konferensi pers secara virtual, Selasa (24/8).
Menurut Menkes hingga Senin (23/8), sebanyak 116 juta dosis vaksin Covid-19 telah didistribusikan di daerah-daerah. Selain itu, hampir 91 juta dosis vaksin Covid-19 sudah disuntikan.
“Jadi, masih ada stok vaksin Covid-19 sebesar 25 juta dosis di daerah,” katanya.
Ia meminta agar daerah tidak menahan vaksin Covid-19 yang diterima untuk dosis kedua karena pemerintah pusat sudah mengatur jatah vaksin Covid-19 untuk daerah.
“Jadi, pakai saja disuntik sesuai dengan aturan. Kalau ini bisa jadi suntik pertama, lakukan semuanya, kalau ini dijadikan suntik kedua, lakukan suntik kedua semuanya. Manajemen stoknya dilakukan di pusat, sehingga tidak dilakukan di daerah,” katanya.
Menkes menhakui beberapa hal terkait pengaturan jatah vaksin Covid-19 masih perlu diperbaiki.
“Namun sebaiknya daerah mengikuti ritme Pempus dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. Kalau kita bilang suntik kedua, masih ada sebagian suntik pertama, Ada yang kita bilang suntik pertama, malah ditahan untuk suntik kedua, sehingga ada stok yang cukup banyak sekitar 25 juta tadi, yang ada di daerah-daerah,” kata dia.
Ia juga mengakui bahwa memang ada beberapa daerah yang sama sekali tidak punya stok vaksin Covid-19.
“Biasanya pusat mengirimkan vaksin Covid-19 ke provinsi dalam waktu 1-2 hari. Lalu, pemerintah provinsi (Pemprov) juga membutuhkan waktu 1-2 hari untuk mendistribusikan ke kabupaten dan kota masing-masing. Tetapi ada juga yang ketahanannya sampai seminggu atau lebih. Bapak presiden bilang supaya itu didorong, karena banyak bupati/walikota yang mengeluh,” ucapnya.
Soal stok vaksin Covid-19, kata Menkes, Kemenkes sudah berupaya untuk transparan. Datanya bisa dilihat di website vaksin.kemkes.go.id.
