Beranda Politik Pilpres 2019 Strategi Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019: Ekonomi, SARA, Hingga Medsos

Strategi Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019: Ekonomi, SARA, Hingga Medsos

215
BERBAGI
Calon presiden inkumben Joko Widodo alias Jokowi dan calon presiden Prabowo Subianto, menunjukkan nomor mereka selama acara pengambilan nomor urut untuk Pilpres 2019 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Jumat, 21 September 2018. Rapat pleno KPU digelar di ruang sidang lantai 2 Gedung KPU Jalan Imam Bonjol di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. REUTERS/Darren Whiteside
Calon presiden inkumben Joko Widodo alias Jokowi dan calon presiden Prabowo Subianto, menunjukkan nomor mereka selama acara pengambilan nomor urut untuk Pilpres 2019 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Jumat, 21 September 2018. Rapat pleno KPU digelar di ruang sidang lantai 2 Gedung KPU Jalan Imam Bonjol di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. REUTERS/Darren Whiteside

TERASLAMPUNG.COM — Masa kampanye pemilihan umum 2019 dijadwalkan dimulai pada hari Minggu, tanggal 23 September dan akan berakhir pada 13 April 2019.

Kubu petahana Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun pesaingnya Prabowo Subianto-Sandiago Uno terus berusaha menunjukkan kelebihan masing-masing, dan mempertanyakan pencapaian yang lainnya.

Salah satu hal yang dianggap sebagian pihak akan terus dipakai Jokowi untuk memenangkan masa jabatan kedua di tahun 2019 nanti adalah keberhasilan ekonomi, seperti dalam bidang prasarana umum, misalnya.

“Pak Jokowi sudah menginstruksikan kepada kami bahwa pilpres itu adalah ajang demokrasi yang harus dilaksanakan oleh kita dengan cara yang demokratis, sehat juga gembira. Kami akan terus menyusun strategi bagaimana melakukan sosialisasi capaian-capaian prestasi Pak Jokowi dengan angka dan data yang bersumber dari BPS,” kata Maman Imanulhaq, direktur Tim Relawan Nasional Jokowi.

“Seluruh kampanye ini harus mengikuti aturan yang berlaku, termasuk misalnya ada yang kemarin mengatakan bahwa sosialisasi program Pak Jokowi di bioskop itu curi start, penggunaan publik, kita bantah. Kenapa? Karena memang menurut peraturannya itu adalah kewajiban dari kementerian untuk mensosialisasikan capaian-capaian kerja kinerja Jokowi dan bentuk daripada transparansi,” Maman menambahkan.

Kebijakan ekonomi Jokowi, terkait dengan infrastruktur misalnya, dipandang sebagian pihak akan menyebabkan Indonesia lebih menjadi pasar barang impor saja.

“Kalau infrastruktur ini tidak dibarengi dengan pembangunan manufaktur yang terjadi adalah arus barang itu lancar tetapi dari pelabuhan ke desa-desa, bukan dari manufaktur ke pelabuhan untuk ekspor. Ini kalau tidak segera dibarengi dengan insentif pembuatan kawasan-kawasan industri, maka akan jadi bumerang. Kalau manufakturnya tidak ada, yang terjadi adalah arus barang impor yang menjadi lancar,” kata Sadar Subagyo, anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra.

Tetapi berdasarkan data yang ada, sebenarnya tidak dipungkiri terjadi perbaikan ekonomi selama empat tahun terakhir di bawah Presiden Joko Widodo, kata Kresnayana Yahya, pengamat ekonomi dari Institut Teknologi 10 November, Surabaya.

“Negara ini belum pernah inflasi di bawah 4%, kalau sekarang ini malah di bawah 3%. Dan itu menunjukkan stabilitas, daya beli dan ada kesamaan harga seluruh Indonesia. Komponen ini menjadi penting untuk menunjukkan gejolak-gejolak yang menjadi indikator ekonomi turun, itu tidak ada,” kata Kresnayana.

“Rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam empat tahun ini sudah mencapai 5%. Keadaan ini merangsang timbulnya dan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam perekonomian. Investasi masih masuk. Pengangguran itu relatif kecil, di bawah 10%. Kemiskinan turun di bawah 9%. Kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin relatif itu turun, di sekitar 0,4 atau 0,39,” tambah Kresnayana yang juga ahli statistik.

Masalah agama

Selain masalah ekonomi, berbagai hal lain diperkirakan juga akan mempengaruhi pilihan yang akan diambil 187 juta warga yang memiliki hak pilih pada tahun 2019, seperti masalah agama.

Salah satu hal yang dipandang bagian dari strategi kubu Jokowi untuk tetap berkuasa adalah memasukkan KH. Ma’ruf Amin, tokoh Nahdatul Ulama yang saat di Majelis Ulama Indonesia sempat mengeluarkan fatwa yang dipandang menyudutkan kelompok minoritas seperti Ahmadiyah atau LGBT.

“Pemilihan Kiai Ma’ruf Amin bukan pemilihan simbol, tetapi lebih kepada kualitas. Bahwa Pak Jokowi sangat mengetahui posisi tokoh agama itu di Indonesia sangat penting, karena nilai-nilai agama itu penting dalam kehidupan di Indonesia,” kata Maman Imanulhaq.

“MUI melakukan keputusan itu tidak berdasarkan personal tetapi keputusan bersama yang di dalamnya mungkin ada kelompok-kelompok yang ekstrem radikal,” Maman membela lebih jauh pemilihan Ma’ruf Amin sebagai pasangan Jokowi untuk memenangkan pilpres.

Sementara pihak Prabowo yang dipandang dekat dengan kelompok ulama tertentu memang dikenal menggunakan isu ini untuk mendapatkan kekuasaan, misalnya saat Gerindra menjadi salah satu pihak yang menjatuhkan mantan Gubernur Jakarta Tjahaya Basuki Purnama.

“Kami akan fokus di ekonomi. Kami tidak menggunakan isu-isu SARA itu. Tidak semua yang melontarkan isu SARA, mengenai TKA dan semuanya itu adalah berasal atau secara resmi dari kubunya Pak Prabowo. Itu hanya terjadi pada waktu pemilihan DKI,” Sadar Subagyo Sadar, yang juga pengusaha TI dan Ketua Dewan Pembina Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, menegaskan.

Suku, agama, ras dan antar golongan memang merupakan komoditas politik yang kadang ampuh, tetapi berpotensi untuk memecah belah masyarakat, kata Prof Dr I Gede Pantja Astawa, ahli hukum tata negara Universitas Padjadjaran, Bandung.

“Pertarungan politik merebut kursi presiden itu, apapun akan dilakukan. Boleh, sah-sah saja. Cuma jangan kemudian menghalalkan segara cara. Menghalalkan ajaran Machiavelli. Itu nanti akan sangat merusak. Tolong diperhatikan, ke depan kita berpikirnya. Jangan karena nafsu ingin berkuasa dan demikian besar libidonya untuk berkuasa apapun dilakukan,” kata I Gede Pantja Astawa.

Media sosial atau serangan fajar?

Salah satu alat penggalangan dukungan politik yang semakin meningkat pengaruhnya adalah penggunaan media sosial, seperti Facebook dan Twitter. Cara ini dilakukan berbagai pihak termasuk para sukarelawan Jokowi.

“Kita akan terus melakukan sosialisasi ini, kampanye ini baik lewat udara, lewat penggalangan sosial media dan juga lewat darat, door to door. Kami juga melakukan edukasi politik dan juga pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan saksi sehingga pilpres ini betul-betul menghasilkan pemimpin yang bermartabat, berkualitas dan berdaulat, ” kata Maman Imanulhaq, pimpinan tim yang jumlahnya sudah mencapai 425 organ relawan, baik di pusat maupun daerah.

Kelompok Prabowo berusaha menjangkau kelompok milenial dan para “emak-emak” juga dengan menggunakan cara yang sama, selain kampanye dari pintu ke pintu.

“Kami ini berada di oposisi maka kami akan lebih banyak menggunakan media sosial. Lima puluh lima persen pemilih itu adalah golongan milenial yang sekarang sangat akrab dengan media sosial,” kata Sadar Subagyo.

“Juga ada segmen pemilih yang selama ini kurang begitu tersentuh, kami akan mengarah ke sana, yaitu yang kami sebut pasukan emak-emak yang sekarang sangat merasakan gejolak kemandegan ekonomi yang terjadi. Mesin politik akan bergerak sampai ke tingkat-tingkat desa dan RT. Gerakannya lebih ke arah door to door,” Sadar Subagyo menjelaskan lebih jauh.

Tetapi apakah strategi memang akan efektif dalam memenangkan pemilihan presiden tahun 2019? Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa dari UNPAD mengatakan masing-masing pihak akan menggunakan medsos yang isinya akan disesuaikan dengan kepentingan masing-masing tempat.

“Masing-masing kubu pasti sudah mempetakan kekuatan lawan, kelemahan lawan, kemudian daerah-daerah mana yang menjadi mayoritas dukungan. Isu apa yang bisa dimunculkan, misalnya di daerah Kalimanantan. Ketika dua kubu ini memanfaatkan media, media elektronik, media cetak maupun media sosial kalau bisa menahan diri terhadap isu-isu SARA,” kata I Gede Pantja Astawa.

Sementara Kresnayana dari Institut Teknologi 10 November, Surabaya memandang kelompok di atas 35 tahun tidak mendasarkan pilihan pada data.

“Sudah ada masyarakat yang cikal bakalnya itu tidak percaya, tidak trust pada data. Dan kelompok ini, maaf, cukup besar yang menggambarkan pokok e, sudah apriori pada orang dan tidak punya nalar yang waras. Hal-hal seperti ini pada kelompok umur yang di atas 30 -35 ini masih sedang berlangsung dan mereka memang tidak punya pendirian,” kata Kresnayana.

BBC

Loading...