Opini  

Sikap Kritis Muhammadiyah

Dr. Syarief Makhya (Foto: Istimewa)
Bagikan/Suka/Tweet:

Syarief Makhya

Tanggal 17-20 November 2022, Muhammadiyah akan melaksanakan Muktamar ke 48 di Solo. Salah satu agendaya adalah memilih kepengurusan PP Muhammadiyah 2022-2027. Suasana jelang Muktamar biasa-biasa aja, tidak ada gejolak konflik, atau isu memperbutkan figur pimpinan yang heboh.

Namun, baru – baru ini mantan ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin menyampaikan saran sudah saatnya di Muktamar Solo kepengurusan PP Muhammadiyah diisi kader-kader muda Muhammadiyah, sedikitnya ada 10 nama antara lain Prof. Hilman Latief, Imam Adaraqutni, Adi Hidayat, Hilman Latif, Untung Cahyono, Suyuti, Abdul Aziz, Syamsul Anwar, dst yang layak masuk kepengurusan PP Muhammadiyah. Bang Din juga menyarankan sebagian anggota PP Muhammadiyah yang sudah lama berkhidmat perlu legowo memberi kesempatan berjuang dan beramal bagi figur-figur baru

Usulan Bang Din ini sebagai darah segar PP Muhammamdiyah tidak lain hanya semata untuk tujuan kepentingan kemajuan organisasi di masa yang akan datang. Diakui, kepemiminan Prof.Dr. Haedar Nashir dan Prof. Dr. Abdul Muf’ti telah menampilkan kepemimpinan yang harmonis, visioner dan berkemajuan. Muhammadiyah sejauh ini sudah mendirikan cabang diberbagai negara, amal usaha terutama dibidang pendidikan dan kesehatan secara kuantitas dan kualitas sangat meningkat, Muhammadiyah juga menjadi salah satu Ormas Islam yang berhasil menjalin hubungan kerjasama dengan negara dalam menjaga keutuhan NKRI dengan baik dengan mensosialisasikan konsepsi Islam Wasathiyah.

Tidak hanya sebatas membangun hubungan kolaborasi dengan pemerintah, tetapi dalam hal-hal tertentu Muhammadiyah juga melakukan fungsi kontrol dan menawarkan beberapa solusi alternatif. Misalnya, Muhammmadiyah mengkritik asumsi Pemilu 2024 perlu ditunda karena alasan Indonesia tengah dilanda bencana, Muhammadiyah kritik tim bayangan Nadiem, atau mengusulkan perlu ada regulasi yang mengatur tentang pengawasan aktivitas lembaga filantropi seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan lainnya di Indonesia.
Oleh karena itu, Muhammadiyah ke depan perlu diisi oleh orang-orang tidak hanya memiliki kompetensi tetapi meluangkan waktu untuk totalitas mengurus Muhammadiyah, bebas dari kepentingan partai politik apapun, peduli dengan persoalan keumatan dan kemanusian serta mengedepankan kepentingan dan kemajuan organisasi pada masa yang akan datang.

Sikap Kritis Muhammadiyah

Di bawah kepemimpinan Haedar Nashir, Muhammadiyah ketika berhadapan dengan Negara cenderung berwatak struktur fungsional, Muhammadiyah lebih mengedepankan keseimbangan, tidak berkonflik dengan negara, menjaga stabilitas dan akomodatif fungsional dengan kepentingan negara.

Konsep Dar al-Ahdi Wa al-Syahada (negara kesepakatan dan persaksian) yang dikeluarkan Muhammadiyah yaitu menempatkan Pancasila sebagai Darul Ahdi wa al-Syahadah merupakan pedoman bagi kaum muslim saat terjadi pertukaran ideologi dalam skala global maupun nasional. Muhammadiyah ingin memberikan benteng ideologi ketika berada di tengah gempuran paham keagamaan yang beragam dan memiliki kecenderungan ekstrem baik kanan maupun kiri. Jadi, ini adalah bentuk sikap politik Muhammadiyah yang akomodatif dengan kepentingan negara dalam menjaga pluralisme, memberikan kebebasan dalam bingkai pembangunan nation state, dan tentu saja menjaga Indonesia untuk mempertahankan NKRI.

Sikap akomodatif ini lah Muhammadiyah selalu dipertimbangkan kader-kadernya untuk dilibatkan dalam atau memperoleh jatah untuk memimpin satu kementrian. Kendati Muhammadiyah bersikap akomodatif terhadap negara, tetapi secara fungsional Muhammadiyah tidak kehilangan sikap kritisnya. Sikap kritis Muhammadiyah ini bukan bentuk dari sikap oposisi, tetapi adalah bentuk sikap kontruksif terhadap negara.
Dalam pandangan Haedar, sikap ktitis itu adalah bentuk Muhammadiyah rasa memiliki yang tinggi terhadap Indonesia.

Sikap kritis Muhammadiyah, Muhammadiyah melakukan protes terhadap penghilangan frasa “agama” dalam Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 merupakan bentuk melawan konstitusi (inkonstitusional) atau Pimpinan Pusat Muhammadiyah menolak diterbitkannya Perpres Nomor 10/2021, tentangai investasi, produksi, distribusi, dan tata niaga minuman keras atau miras.

Dalam pandangan Abdul Mufti bukan gerakan yang korektif-reaktif atau gerakan yang hanya melihat sesuatu dari kekurangannya saja; memberi reaksi tanpa solusi dan jalan keluar. Sesuai khittah dan kepribadian Muhammadiyah, sikap Muhammadiyah terhadap pemerintahan adalah harmonis dan kritis.

Di era kepemimpinan Din Syamsudin, sikap kritis Muhammadiyah itu ditampilkan dalam gerakan jihad konstitusi. Muhammadiyah saat itu lebih riil melakukan perlawanan secara struktural dengan melakukan judicial review terhadap produk kebijakan/UU yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat atau bertentangan dengan UUD 1945.

Bagaimana sikap kritis Muhammadiyah ke depan? Amar maruf nahi munkar sudah menjadi karakter idiologi gerakan Muhammadiyah, jadi menjalankan politik amar maruf nahi munkar merupakan keniscayaan; dalam perspektif ini Muhammadiyah tidak mungkin meninggalkan sikap kritisnya. Namun, realitas dinamika politik Muhammadiyah seringkali berjalan sesuai dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Di sinilah Muhammadiyah harus dijaga agar kepengurusan Muhammadiyah ke depan secara konsisten memainkan konsep high politics atau menurut H.O.S Tjokroaminoto pintar siasat-nya dalam menghadapi dinamika kehidupan.

*) Akademisi FISIP Universitas Lampung dan WK PWM Lampung