Beranda News Lampung Subjektivitas Sejarah Lampung

Subjektivitas Sejarah Lampung

379
BERBAGI
Budi Hutasuhut

Oleh Budi Hatees*

Masyarakat Lampung harus berterima kasihkepada Frieda Amran, seorang pecinta sejarah Lampung,  penulis buku seri “Lampung Tumbai”,  juga kepada Lampung Post,  tentunya. Koran ini menyediakan ruang untuk menampung tulisan-tulisantentang masa  lalu  Lampung, masa sejak masa kolonialisme Belanda.

Membaca Lampung Tumbai, terutama yang ditulis Fieda Amran, membawa kita ke zaman Hindia  Belanda, dari abad ke-18 ketika kata Lampung mengacu pada wilayah yang luas (de Lampoengs)  hingga abad ke-19 mengacu pada wilayah distrik (Lampongsche Districten).  Masa yang sangat panjang, dan mestinya cerita masa lalu itu sangat kaya.

Dalam buku The History of Sumatra, yang ditulis William Marsden sejak tiba di Bengkulu tahun 1771 hingga 1777 dan diterbitkan di London, Inggris, tahun 1783,  bicara tentang segala aspek
kehidupan manusia di Pulau Sumatra—dari Aceh hingga Lampung. Meskipun buku klasik itu lebih banyak bicara tentang Bengkulu, begitu membaca mahakarya itu, dunia segera paham tentang Pulau Sumatra. Buku itu telah menginspirasi Thomas
Stanford Raffles, pendiri Singapura, menulis tentang Pulau Jawa.

The History of Sumatra tetap dibaca hingga hari ini, ratusan tahun setelah ditulis William Marsden. Ditulis dengan gaya seorang wartawan, membuat laporan deskristif  lewat pandangan mata, dan pembaca percaya isinya karena Marsdem menulis untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Berbeda dengan tulisan-tulisan pandangan mata, yang ditulis oleh para komandan militer Hindia-Belanda, untuk kepentingan laporan kepada atasan mereka di Keresidenan Palembang atau ke Gubernur Jenderal di Batavia. Laporan untuk kepentingan pertanggungjawaban tugas itu, kuat ditandai subyektivitas penulisnya.

Tulisan yang subjektif itu, ratusan tahun kemudian setelah kolonialisme Belanda tidak ada lagi, ditemukan Frieda Amran di tumpukan domukumen zaman Hindia Belanda. Ia membacanya, menerjemahkannya, dan mengkhayalkan laporan-laporan itu mengandung informasi yang kaya tentang masa lalu Lampung.

Frieda Amran berbeda dengan Joss Wibisono, kontributor Majalah Historis di Amsterdam, Belanda, yang menulis tentang sejarah  VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) sebagai alat perang paling canggih dan mematikan yang dirancang Kerajaan Belanda untuk mengeruk semua isi perut  Hindia Belanda. Heeren XVII, dewan direksi pemegang saham terbesar VOC,  menghalalkan segala cara. Gustaaf Willem van Imhoff, Gubernur Jenderal VOC  di Batavia,  menerjemahkan perintah Heeren XVII dengan menginisiasi berdirinya Amfioensocieteit (Komunitas Opium), sebagai perusahaan swasta mitra VOC dalam mendistribusikan opium.

Dokumentasi tentang bisnis opium Belanda, tidak akan didapat dari laporan para pejabat militer Hindia Belanda. Laporan-laporan itu pun tidak pernah mengungkapkan pejabat-pejabat VOC  yang korup sebagaimana Alexander J.P. Raat menulis tentang Joan Gideon Loten (1710-1789), pejabat VOC yang kaya raya, dalam bukunya, The Life of Governor Joan Gideon Loten (1710-1789): A Personal History of a Dutch Virtuoso.

Sebab itu, membaca tulisan-tulisan terjemahan Frieda Amran atas laporan para pejabat militer Hindia Belanda, seperti membaca sebuah roman yang kaya akan fantasi dan imajinasi. Fakta-fakta yang muncul di dalamnya, tak bisa diterima sebagai  realitas yang pernah terjadi di Lampung. Tetapi, sebagai roman, ia sangat buruk dalam menampilkan karakter tokoh, yang melulu memposisikan narator dalam tulisan sebagai “si pembawa pencerahan” di tengah-tengah masyarakat Lampung.

“Lampung Tumbai”, terutama terjemahan dari laporan para pejabat militer—dengan sendirinya juga bagi Frieda Amran, menjadi orang yang dijajah, berarti menjadi orang yang hidup dalam pencerahan. Belanda, bersama para pengusaha yang tergabung dalam VOC dan didukung militer yang harus menjalankan perintah Sang Raja di Denhag, dipuja-puji laiknya orang-orang membawa kemakmuran bagi orang lain.  Padahal, sejarah mencatat, dijajah — dalam bentuk apa saja, apalagi oleh kolonialisme yang otoritatif –- membuat bangsa ini (termasuk masyarakat Lampung) senantiasa hidup dalam kepahitan dan kegetiran. Masyarakat di Begelen, berpuluh tahun setelah kampung transmigrasi itu dibuka sebagai sebuah kawasan pemukiman pada 1906,  merasakan getirnya hidup sebagai orang  jajahan.

Hasil budidaya pertanian di ladang pesawahan mereka, dipanen oleh anak buah para pesirah–orang-orang yang disuruh controleur Belanda di Way Lima. Mereka menganggap padi-padi sebagai pajak yang harus dibayarkan. Petani-petani malang itu, yang merasa dirinya dilahirkan ke dunia hanya menanggung kemalangan, berkeluh kesah kepada Kiyai Mahfud, pengelola pondok pesantren di Begelen, orang  yang melawan Belanda dan para anteknya.

Di dalam  Lampung Tumbai,  yang kemudian diterbitkan jadi seri Lampung Tumbai dengan penulis Frieda Amran, kita membacanya hari ini dan tak merasakan kegetiran itu.  Menjadi orang yang dijajah oleh Belanda, seakan-akan  menjadi sesuatu yang  membawa berkah. Menjadi orang terjajah seakan-akan sesuatu yang menguntungkan. Itulah nilai yang ditangkap dari Lampung Tumbai, dari deskripsi yang diterjemahkan Fieda Amran dari naskah-naskah berbahasa Belanda, narasi-narasi yang dibuat dan diniatkan sebagai laporan oleh para pejabat militer kepada atasannya.

Di dalam laporan itu, orang yang melawan, para perwatin dan penyimbang marga, adalah orang-orang yang memikirkan masa depan rakyatnya, tetapi di Lampung Tumbai mereka digambarkan sebagai ekstrimis. Radin Intan, yang kemudian jadi pahlawan nasional, salah satu ekstrimis itu. Bagi mereka yang berpihak pada laporan-laporan Belanda, yang membaca terjemahan laporan itu lewat tafsir yang dihadirkan di Lampung Tumbai, sepakat bahwa Radin Intan adalah perampok sebagaimana digambarkan Belanda.

Rudi Suhaimi, wartawan cum sastrawan, dalam bukunya tentang Radin Intan, yang ditulis sebagai dongengan bagi anak-anak di Kabupaten Lampung Selatan, menegaskan Radin Intan adalah pahlawan nasional. Sosok yang harus jadi panutan, karena Radin Intan berjuang untuk masyarakatnya, masyarakat pesisir, dan dalam perjuangannya bekerja sama dengan Kesultanan Banten yang tidak ingin VOC menguasai jalur sutra perdagangan di Selatan Sunda. Dongeng itu lebih menegaskan, setiap daerah harus punya pahlawan. Tapi di Provinsi Lampung, hanya Kabupaten Lampung Selatan yang punya pahlawan.

Daerah-daerah lain, mungkin, sejak zaman kolonialisme, dihuni oleh orang-orang yang patuh dan manut terhadap kekuasaan kolonialis. Mereka yang berkerabat dengan kolonialis Belanda, tidak akan pernah jadi pahlawan. Tapi, hari ini, mereka adalah orang-orang yang sangat puas atas isi Lampung Tumbai. Puas karena tulisan-tulisan itu bicara tentang leluhur mereka, orang-orang yang bekerja untuk kepentingan Hindia-Belanda, yang mendapat jabatan dalam birokrasi buatan Belanda sebagai demang atau yang mendapat kehormatan sebagai pesirah.

Meskipun bagi sebagaian lainnya, kebanggaan itu justru dipicu oleh hal-hal yang berbeda.  Berbeda karena leluhur mereka, di dalam setiap tulisan itu, diposisikan sebagai ekstrimis oleh Belanda dan  karenanya harus ditumpas atas nama keamanan, ketertiban, dan stabilitas pemerintah Hindia Belanda di Lampung.  Menjadi ekstrimis di zaman kolonialisme Belanda,  dalam tafsir saat ini adalah menjadi penentang penjajah dan itu berarti positif atas nama nasionalisme Indonesia.

Mereka  yang ditetapkan sebagai ekstrimis pada masa penjajahan Belanda, yang sepanjang hidupnya selalu diincar dan kematiannya senantiasa didoakan,  adalah mereka yang pantas dipuja-puji sebagai pahlawan. Dan, memang, sejarah bangsa ini kemudian menetapkan, sebagian besar dari para ekstrimis di masa penjajahan, merupakan  pahlawan nasional. Perjuangan mereka layak dikenangkan seperti perjuangan yang membuat Radin Intan layak mendapat gelar Pahlawan Nasional.


*Sastrawan dan peneliti, tinggal di Bandarlampung

Loading...