Beranda Kolom Sepak Pojok Sumur Publik dan Sumur Privat

Sumur Publik dan Sumur Privat

268
BERBAGI
Sumur di depan kanan rumah penduduk Yogyarta | Ilustrasi| /albertobroneo.wordpress.com

Asarpin*

Masa kecil saya berada di desa ujung Kabupaten Tanggamus , Provinsi Lampung,tidak jauh dari Teluk Semangka. Masa kanak-kanak saya berlangsung di tahun 1980-an. Pada waktu itu,  masih terdapat sumur-sumur penduduk yang berada di depan rumah dekat jalan raya yang diatapi dengan pohon belarak atau daun pohon kelapa.

Di sumur-sumur itu disediakan timba atau ember yang diikat tali untuk mengambil air. Hampir semua penduduk memiliki sumur di depan rumahnya, yang tidak hanya digunakan oleh si pemilik rumah, tapi orang lain pun dengan bebas bisa menggunakan sumur-sumur tersebut.

Konsep sumur dibuat di depan rumah dekat jalan raya sebagai pertanda bahwa sumur milik publik alias milik bersama. Jika ada tamu-tamu dari jauh bisa dengan mudah mengakses air bersih di sumur itu. Jika pemilik rumah pulang dari kerja ia membasuh kaki dan badannya di depan rumahnya lalu kemudian memasuki rumah dalam keadaan sudah bersih.

Seiring proses pembangunan di tahun 1990-an yang mengadopsi corak modernisme, hal itu berdampak pula pada pergeseran lokasi tempat membangun sumur. Dikenalnya sumur kerek atau sumur dengan tali ban yang diputar oleh besi, maka sumur perlahan-lahan dibangun di dalam rumah. Satu per satu sumur di luar rumah tadi ditimbun,  dan warga mulai membuat sumur pribadi dalam rumahnya. Sumur berubah total menjadi milik pribadi, dikurung atau ditutup tembok dan hanya penghuni rumah itu yang bisa mengaksesnya.

Maka hilanglah sumur publik. Yang ada adalah sumur privat. Proses pergeseran dari publik ke privat ini terjadi secara besar-besaran di segala lini dalam beragam aktivitas yang dimulai secara massif sejak 1990-an.

Tanah lebih dahulu kehilngan “milik bersamanya” dan yang ada “tanah hak milik”.  Segala kebersamaan diubah dan digantikan menjadi kepemilikan pribadi dan dikurung rapat-rapat dalam sertifikat hak milik pribadi.

Sumur-sumur publik yang semula disediakan tidak hanya untuk si pembuatnya, yang difungsikan agar para tamu mudah mengakses air bersih, hilang-sirna digantikan dengan model privat dalam skala kecil. Sumur-sumur alami telah digantikan sumur pipa dan pompa listrik sehingga merusak dan menghancurkan tabungan air dalam tanah.

Kini, di era Reformasi dan di abad ke-21, privatisasi sumber daya alam berlangsung secara besar-besaran di bidang hajat hidup orang banyak seperti air, udara, dan tanah. Segalanya mau diprivatkan. Swastanisasi dan privatisasi menjadi trend yang disetujui oleh negara melalui perizinan dan regulasi.

Air yang dulu milik bersama kini telah diprivatisasi dan sebagian besar sumber-sumber mata air vital telah menjadi milik pribadi yang dibangun perusahaan-perusahaan air kemasan yang menyedot setiap detik air dari tanah. Padahal air adalah sumber hidup dan sumber yang sangat vital bagi kelangsungan hidup orang ramai. Tapi kini siapa yang berduit dia bisa mengkapling air atau sumber mata air untuk dijadikan bisnis privat yang menguntungkan, yang didukung oleh negara. Sungguh, ini buah dari kemajuan dan modernitas.

Betapa menyedihkan para petani sawah yang menjerit sawah-sawah mereka kekeringan dan gagal panen karena sumber mata air di hulu sungai telah dicaplok oleh perusahaan air kemasan. Di Lampung Timur, tepatnya di hulu Sungai Mumbangan, berdiri perusahaan air kemasan bermerk Grand yang menyebabkan beberapa kali petani Rawa Sragi gagal panen karena kekeringan. Saya dan teman-teman pernah melakukan advokasi masalah ini dengan melibatkan Walhi Indonesia di Jakarta untuk menolak keberadaan Grand, namun beberapa kampanye yang kami lakukan tak pernah diliput media massa karena iklan perusahaan ini mengalir ke sana.

Di kaki Gunung Tanggamus berdiri perusahaan air kemasan di atas hulu Sungai Way Isom yang jernih. Dampaknya mulai terasa; debit air sungai perlahan mengurang, petani mulai diresahkan oleh kekeringan.

Pergeseran dari publik ke privat ternyata berlangsung terus di negeri ini seakan tanpa henti sampai akhirnya rakyat-rakyat mati. Penguasa seperti dibutakan oleh keserakahan akan Pendapatan daerah dengan mengorbankan ribuan bahkan jutaan warga negara yang berhak hidup layak di negeri ini.

Perusahaan–perusahaan privat itu seringkali berkongsi dan berkolaborasi dengan penguasa daerah sehingga mereka bisa melakukan jual-beli aturan dan hukum walau pun harus mengorbankan rakyat banyak. Ini sungguh buah dari demokrasi bebas yang hanya memihak kepentingan konglomerat. Ini tak boleh terus berlangsung dan harus dilawan, Walau dengan secarik tulisan.

*Kolumnis

Loading...