Surat kepada Presiden Jokowi

  • Bagikan
Kepada
yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia,
Kami,
para relawan yang tergabung dalam Seknas Perempuan Jokowi (sekretariat nasional
untuk perempuan di Seknas Jokowi), yang terdiri dari pekerja budaya, sastrawan,
wartawan, aktivis perempuan dan anak, dan aktivis hak asasi manusia, ibu rumah
tangga dan berbagai profesi lainnya, telah mengamati dan mempelajari berita
serta informasi yang beredar di media massa maupun media sosial tentang
pencalonan menteri-menteri untuk kabinet Bapak, termasuk menteri pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak.
Dari
nama-nama yang disebutkan, profil para calon itu dan perdebatan yang terjadi di
masyarakat, kami menyimak dan mempelajari bahwa belum ada nama calon menteri
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang memenuhi syarat dan tepat
untuk bekerja dan memimpin kementerian tersebut dalam kabinet Bapak. Polemik
yang terjadi seputarnya juga menunjukkan bahwa telah terjadi transaksi politik
dalam proses penyusunan kabinet dalam pemerintahan yang baru ini, sehingga
nama-nama yang muncul dan beredar sebagai calon ternyata tidak kompeten di
bidangnya, tidak bersih dari korupsi, dan terlibat dalam berbagai kasus
pelanggaran dan kejahatan melawan hukum.
Kementerian
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah salah satu kementerian yang
sangat strategis dalam pemerintahan, yang dapat menciptakan dan mengupayakan
terwujudnya kesejahteraan bagi perempuan dan anak, yang dengan kata lain untuk
mendukung dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kementerian ini
harus bekerja secara efektif untuk mewujudkan turunnya angka kematian ibu di
Indonesia yang kini tercantum sebagai angka kematian ibu paling tinggi di Asia.
Kementerian
ini harus bekerja secara efektif untuk menurunkan angka kekerasan terhadap
perempuan dan anak yang terbukti terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir
ini. Kementerian ini harus bekerja secara efektif untuk mengupayakan, membuka
dan memberikan akses informasi serta pengetahuan kepada perempuan untuk
meningkatkan taraf hidup serta kesehatan. Dengan terjaminnya kesehatan
perempuan dan anak, bebasnya mereka dari ancaman ekonomi dan kekerasan, dan
memberi akses pengetahuan serta informasi kepada perempuan adalah juga
mewujudkan kesehatan, kemakmuran, pendidikan yang layak dan ketenangan bagi
rakyat Indonesia yang bermartabat.
Sehubungan
dengan kenyataan ini, kami meminta seorang menteri pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dengan kriteria sebagai berikut:
1.
Jujur dan tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi.
2. Berkomitmen tinggi terhadap penegakan hak-hak perempuan dan perlindungan
anak.
3. Berpengalaman dalam bekerja dan berjuang untuk bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak.
4. Bekerja dan berjuang sampai hari ini untuk pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak.
Maka
Seknas Perempuan Jokowi secara resmi mencalonkan Ita Fatia Nadia sebagai
menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan Bapak
Presiden Jokowi.
Jakarta,
25 Oktober 2014
Hormat
kami,
Atas
nama Seknas Perempuan Jokowi
Irene
Shanty Parhusip (koordinator Seknas Perempuan Jokowi)

  • Bagikan