Beranda News Nasional Susi Pudjiastuti Dituding Jadi Penyebab Kapal China Masuk Natuna

Susi Pudjiastuti Dituding Jadi Penyebab Kapal China Masuk Natuna

637
BERBAGI
Pergerakan KRI Teuku Umar-385 saat menghalau kapal Coast Guard Cina terlihat melalui layar yang tersambung kamera intai di Laut Natuna, Sabtu, 4 Januari 2020. Tindakan yang dilakukan TNI masih bersifat persuasif dengan memperingati kapal Cina bahwa mereka sudah menerobos sekaligus menangkap ikan secara ilegal di Laut Natuna.ANTARA/M Risyal Hidayat
Pergerakan KRI Teuku Umar-385 saat menghalau kapal Coast Guard Cina terlihat melalui layar yang tersambung kamera intai di Laut Natuna, Sabtu, 4 Januari 2020. Tindakan yang dilakukan TNI masih bersifat persuasif dengan memperingati kapal Cina bahwa mereka sudah menerobos sekaligus menangkap ikan secara ilegal di Laut Natuna.ANTARA/M Risyal Hidayat

TERASLAMPUNG.COM — Kapal nelayan dan coast guard China dilaporkan beberapa kali masuk wilayah Indonesia di perairan Natuna sehingga membuat Presiden Joko Widodo gerah. Presiden bahkan meninjau langsung perairan Natuna dan menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Menanggapi maraknya kapal China di perairan Natuna, pengamat transportasi darat dan laut, Bambang Haryo Soekartono punya pendapat berbeda. Bambang mengatakan, perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Natuna dimasuki  kapal China karena minim aktivitas kapal tangkap nelayan Indonesia.

Menurut Bambang, Menteri Kelautan dan Perikanan terdahulu, Susi Pudjiastuti, telah melarang aktivitas kapal nelayan ukuran 150 GT yang dianggap menimbulkan kerusakan lingkungan.

“Kebijakan tersebut membuat perairan ZEE Natuna kosong, sehingga kapal China dengan leluasa masuk,” kata mantan anggota DPR dari Fraksi Gerindra ini, Kamis, 9 Januari 2020.

Menteri Susi Pudjiastuti, kata Bambang, telah menerbitkan Peraturan Dirjen Tangkap melalui SE No D1234/DJPT/PI470D4/31/12/2015 tentang Pembatasan Ukuran GT Kapal Perikanan pada Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/SIPI/SIKPI. Peraturan ini membatasi aktivitas kapal nelayan tanah air.

Akibatnya, ribuan kapal nelayan dengan GT diatas 150 GT tidak boleh beroperasi. Kapal kapal bertonasi besar ini mangkrak di Muara Baru, Muara Angke, Indramayu, Pekalongan, Pati, dan Banyuwangi.

“Kapal kapal kecil tidak mampu mencapai perairan ZEE. Tidak mampu menghadapi gelombang yang besar. Kemudian, efisiensi daya angkut hasil ikan yang tidak visible dari sisi teknis dan ekonomis dibandingkan biaya operasional,” ujar Bambang.

Sehubungan itu, Bambang meminta pencabutan aturan yang membelenggu nelayan lokal. Sebab, aktivitas nelayan ini membantu pemerintah mempertahankan kedaulatan negara di ZEE Natuna.

“Mereka juga bisa turut serta mengamankan dan menjaga laut kita dari kapal-kapal china atau asing,” tuturnya.

Jawaban Susi

Dituding seperti itu, Susi hanya merespon dengan mengunggah emoji tertawa sebanyak 10 kali. Balasan itu diunggah pada status media sosial Twitter pada Kamis, 9 Januari 2020.

Warganet pun ikut meramaikan respon Susi yang dituding oleh Calon Bupati Sidoarjo tersebut. Akun bernama Sukartono Dogkipli menuliskan, apabila Susi masih menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan maka kapal asing yang melanggar wilayah Indonesia akan segera ditenggelamkan.

“Kebijakan Bu Susi karena tidak menjabat menteri lagi ya?Coba aja kalau masih menjadi menteri! Habis itu semua tenggelam!!!,” tulis akun @SDogkipli, Kamis, 9 Januari 2020.

Warganet lain menilai saat Susi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan orang-orang menyoroti karena ia akan menenggelamkan kapal asing yang melanggar wilayah Indonesia “Dulu juga jd sorotan mas. Cmn bedanya kalau dulu disorot karena mau ditenggelamkan bukan lg nyuri,” tulis akun @bangjallal, Kamis, 9 Januari 2020.

Tempo

Loading...