Beranda Pendidikan Tahun Ajaran Baru, Kemitraan Bagi Orangtua Siswa dan Guru

Tahun Ajaran Baru, Kemitraan Bagi Orangtua Siswa dan Guru

72
BERBAGI
Para orang tua siswa di Bandarlampung menunggu anaknya yang baru saja masuk sekolah pertama kali, Sabtu (16/7/2016). (Foto: Ivan Bonang)

Zainal Asikin| Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG — Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Lampung, menyambut baik dan penuh sukacita datangnya tahun ajaran baru sekolah. Namun disisi lain yang menjadi catatan keprihatinan bersama, ketika adanya peristiwa di beberapa daerah terjadinya gesekan antara guru dan orangtua siswa, terkait penjatuhan sanksi oleh guru terhadap anak didik yang dianggap bermasalah.

“Demi keberhasilan proses belajar mengajar, LPAI Provinsi Lampung menaruh harapan. Pada tahun ajaran baru ini, dapat menjadi momentum bagi guru (sekolah) dan orangtua siswa, memperbarui dan memperkuat interaksi kedua pihak,”kata Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Lampung, M Zainuddin kepada Teraslampung.com, Minggu (17/7/2016).

Zainuddin mengatakan, penghargaan serta alih-alih hukuman, merupakan instrumen terbaik untuk memotivasi siswa membentuk kepribadian dan perilaku yang positif. Rasa bahagia, bangga, dan bersyukur jauh lebih baik ketimbang rasa takut. Sebagai respon terhadap silang sengketa, dan pemberian sanksi antara orangtua siswa dan guru.

Pihaknya mengingatkan kepada seluruh pihak, mengenai keberadaan UU 14/2005 Tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah (Permen) 74/2008 Tentang Guru.

“Kedua regulasi itu, pada dasarnya guru memiliki kebebasan untuk menjatuhkan sanksi kepada peserta didik. Akan tetapi, sanksi yang dijatuhkan pun harus sesuai dengan kaedah-kaedah atau aturan yang berlaku,”ujarnya.

Merujuk UU dan PP, kata Zainuddin, penting menjadi keinsafan kolektif. Penjatuhan sanksi bersama, dengan memberikan apresiasi kepada siswa yang memiliki basis legal formal dalam praktek pendidikan. Pemberian sanksi tersebut, bukanlah tindakan liar yang kemudian dapat serta-merta dijadikan alasan memperlakukan guru secara semena-mena.

“Beberapa poin dalam UU Sistem peradilan pidana anak, sesungguhnya dapat diberlakukan secara universal. Termasuk merumuskan prinsip-prinsip pemberian sanksi kepada siswa,”ungkapnya.

Zainuddin mengutarakan, keadilan restoratif menjadi kacamata untuk menyoroti permasalahan siswa. Artinya, ketika anak melakukan pelanggaran aturan, maka dipandang perlu diberikan sanksi. Perilaku anak tersebut, dipandang sebagai buah dari perlakuan/interaksi anak dengan lingkungannya. Mulai dari keluarga, pertemanan, kampung tempat tinggalnya, sekolah, dan seterusnya.

“Sanksi yang diberikan atas dasar tersebut, tidak semestinya menjadi beban yang harus dipikul siswa seorang diri. Idealnya, sanksi yang dijatuhkan dapat merevitalisasi peran lingkungan sosial siswa serta berubahnya tabiat dan tindak-tanduk siswa kearah lebih baik,”ujarnya.

Dikatakannya, sanksi yang dikenakan tetap harus dijaga demi kepentingan azas terbaik bagi anak, sehingga anak tidak dipandang sebagai individu yang melakukan kesalahan. Menurutnya, anak harus diposisikan sebagai individu berjuta potensi pengembangan diri di masa depan, kepentingan terbaik anak perlu direalisasikan dari sekarang. Dengan demikian, tidak boleh memunculkan hambatan bagi terealisasinya kepentingan terbaik anak.

“Penjatuhan sanksi, harus bersih dari unsur balas dendam. ‘Marahlah ketika engkau sedang tidak marah’ menjadi tamsil yang relevan. Sebelum memberikan sanksi kepada siswa, guru meski berpikir terlbih dulu,”terangnya.

Apabila sanksi merupakan manifestasi katarsis (ledakan emosi) guru semata, maka sanksi sesungguhnya lebih sebagai kepentingan guru itu sendiri. Hal Itu yang harus dihindari. Namun sebaliknya, ketika sanksi memenuhi prinsip pertama dan kedua di atas, maka guru layak mengklaim bahwa sanksi yang dijatuhkan benar-benar steril dari unsur balas dendam.

Menurutnya, penting bagi sekolah memastikan sejak dini, perlu adanya kesamaan persepsi antara guru, siswa, dan orangtua siswa tentang jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenai sanksi serta tingkatan sanksi yang dapat dikenakan kepada siswa.

“Dengan komunikasi saling percaya dan saling menghormati, potensi gesekan antara guru dan orangtua siswa dapat diminimalkan,”jelasnya.

Sanksi apa pun, kata Zainuddin, tetap memantik perasaan tidak nyaman pada diri siswa dan orangtua. Jika terjadi gesekan antarpihak yang tak terhindarkan, maka semua pihak terus berupaya mengedepankan rasa percaya dan saling menghormati untuk menemukan jalan terbaik. Karena pada dasarnya, guru dan orangtua adalah bermitra bersama-sama
membimbing siswa/anak mereka.

“Ketika terjadi pertikaian menyusul penjatuhan sanksi terhadap siswa, sebagaimana isi UU dan PP di atas guru tetap berhak atas jaminan rasa aman, keselamatan dan perlindungan hukum. Harapannya, di tahun ajaran baru ini, orangtua dan guru harus saling bergandengan tangan demi kepentingan azas terbaik bagi anak,”ungkapnya.

Loading...