Tak Mampu Bayar, Rekanan Sita Komputer dari Enam Sekolah di Lampung Utara

Ilustrasi komputer/Pixabay
Bagikan/Suka/Tweet:

Feaby Handana | Teraslampung.com

Kotabumi–Sejumlah perangkat komputer pada enam sekolah di Lampung Utara dikabarkan disita oleh pihak penyedia. Penyitaan itu terpaksa dilakukan akibat Pemkab Lampung Utara tak kunjung melunasi pembayaran perangkat komputer yang dibeli menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020.

“Ada sekitar enam sekolah yang perangkat komputernya diambil kembali oleh pihak penyedia,” terang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara, Matsoleh, Kamis (8/12/2022).

‘Penyitaan’ yang dilakukan oleh ‎perusahaan penyedia perangkat komputer tersebut dikarenakan komputer – komputer yang dibeli itu hingga kini tidak mampu dibayar oleh instansinya. Pengadaan perangkat komputer itu sendiri dilakukan pada tahun 2020 silam. Sumber dananya adalah Dana Alokasi Khusus di tahun tersebut.

“Persoalan ini terjadi jauh sebelum saya menjabat sebagai kepala dinas. Namun, persoalan itu sendiri karena DAK untuk membayar pengadaan tersebut tidak sempat dicairkan,” jelasnya.

Ia mengatakan, sebelum penyitaan itu dilakukan, pihak perusahaan sempat mendatanginya di tahun 2021 silam. Mereka ‎mempertanyakan pembayaran peralatan komputer yang menjadi hak mereka. Bahkan, mereka juga sempat mengancam akan mengajukan tuntutan jika hak itu tak juga diberikan.

“‎Saya juga tidak tahu kenapa kok pembayaran untuk pengadaan komputer itu tidak masuk ‎dalam Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Akuntansi Negara (Omspan)” kata dia.

Matsoleh menjelaskan, ‎karena tidak masuk dalam Omspan makanya pencairan DAK untuk pengadaan komputer tersebut tidak dapat dilakukan. Sebab, Omspan merupakan pintu awal dari setiap pencairan anggaran termasuk pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (komputer). Nantinya, setelah masuk ke dalam Omspan, pihak Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset akan melakukan ulasan. Jika telah rampung barulah pencairan DAK dapat diajukan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPKN.

“‎Sayangnya, hal itu tidak dilakukan sehingga pihak KPKN tidak mau mencairkannya,” terangnya.

Adapun total anggaran untuk pengadaan TIK di enam sekolah itu mencapai sekitar Rp1,6 miliar. Keenam sekolah yang perangkat komputernya disita oleh pihak penyedia itu di antaranya SMPN 1 Abung Barat, SMPN 4 Bukitkemuning, SMPN 1 Tanjungraja.

“Pengambilan peralatan komputer itu dituangkan ke dalam berita acara,” kata dia.