Beranda Ruwa Jurai Tanah Hibah Masyarakat Diduga Dibangun Ruko

Tanah Hibah Masyarakat Diduga Dibangun Ruko

210
BERBAGI
Foto ruko yang bermasalah di Jalan Punai, Tanah Rendah, Kotabumi, Lampung Utara .

F‎eaby/Teraslampung.com
Kotabumi–‎Masih ingat dengan ruko di Jalan Punai Jaya, Tanah Rendah, Kotabumi, Lampung Utara (Lampura) yang meski melanggar Garis Sempadan Bangung (GSB) namun tetap gagah berdiri?. Ternyata ruko milik Notaris senior Lampura, Mujiriyatno ‎AM tersebut selain melanggar GSB tapi juga diduga berdiri di atas tanah hibah untuk masyarakat.

‎Berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan nomor putusan 17 / pdt /1989 / PT.TK dalam tingkat banding antara Sutan Pesawik Raja melawan M. Noya, tanah sengketa (tempat berdirinya Ruko) adalah tanah hibah dari Idham kepada masyarakat Tanah Rendah untuk dijadikan jalan. Luas dan panjang tanah hibah untuk jalan umum dalam putusan Pengadilan tersebut yakni 5 x 95 meter dan terletak di samping Rumah Sakit Umum Daerah Ryacudu, Kotabumi dan Perum Pegadaian Kotabumi. ‎Dengan rincian sebelah Timur berbatas dengan RSUD, sebelah Barat berbatas dengan Perum Pegadaian, dan sebelah Utara berbatas dengan Jalan Negara (Jalan Jenderal Sudirman), serta sebelah Selatan berbatas dengan Jalan umum ke tanah Rendah.

Sutan Pesawik Raja mengklaim bahwa tanah hibah 5 x 95 meter tersebut sebagai miliknya dengan cara menutup jalan tersebut pada tahun 1975. Tak terima dengan aksi penutupan ini, masyarakat melalui kuasa hukumnya yakni M. Noya menuntutnya hingga ke Pengadilan. Sebab, masyarakat sekitar mengetahui bahwa tanah 5 x 95 tersebut telah dihibahkan oleh Idham untuk dijadikan jalan sebelum menjual tanahnya kepada Pemkab untuk dijadikan lokasi pembangunan RSUD‎R.
‎‎
‎Ketua LK sekitar, Sarip belum lama ini menceritakan bahwa dalam memperjuangkan sengketa tanah hibah untuk jalan tersebut kala itu, dirinya nyaris terbunuh oleh salah satu pihak yang bersengketa. “Saat saya tanya dengan pak Pesawik tentang surat tanah itu, suratnya di ujung Badik kata pak Pesawik. Saya lari kan. Kenapa suratnya di ujung Badik,” kisahnya.

Menyikapi sengketa ini, terus Sarip, sejumlah warga sekitar di antaranya Warsin, Masturi, Sarbianto, Rucung mengadakan musyawarah untuk mengambil langkah apa yang akan ditempuh terkait tanah hibah yang diklaim oleh Pesawik‎ Raja. Singkat cerita, akhirnya mereka sepakat untuk membawa sengketa tanah ini ke Pengadilan. Dalam perjalanannya, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa tanah sengketa itu adalah hibah dari Idham kepada masyarakat Tanah Rendah untuk dijadikan jalan umum. “Pak Warsin bilang, enggak lagi (jalan), kita harus ke Pengadilan,” papar dia.

Sementara, Mujiriyatno AM, ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa tanah tempat berdirinya Ruko tersebut merupak‎an tanah miliknya yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan. “Saya punya akte (sertifikat) tanahnya,” tegas dia.

Dengan terkuaknya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik Ruko, kini sikap tegas dari Pemkab sangat dinanti. Karena selain melanggar GSB yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Ruko tersebut juga diduga dibangun di atas tanah hibah yang diperuntukan untuk jalan umum.

Loading...